Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, Selasa (23/2), bahwa reformasi pemilu diperlukan, sehari setelah seorang pejabat tinggi China mengisyaratkan perubahan besar akan datang untuk memastikan kota semiotonom itu diperintah oleh para pendukung Beijing.
Lam mengatakan perselisihan dan kerusuhan politik di kota itu, termasuk protes antipemerintah pada 2019 serta protes pada 2014, menunjukkan selalu ada orang yang memilih bersikap memusuhi pihak berwenang pusat di China.
Lam mengatakan pada konferensi pers harian itu bahwa otoritas pusat tidak ingin situasi semakin buruk sehingga kebijakan "satu negara, dua sistem" tidak dapat diterapkan.
Kebijakan "satu negara, dua sistem" memungkinkan warga Hong Kong menikmati hak-hak sipil yang selama ini dibatasi di China daratan.
Para pengunjuk rasa mengatakan kebebasan Hong Kong telah terkikis karena Beijing berusaha lebih mengontrol kota itu.
Komentar Lam muncul sehari setelah Xia Baolong, direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, yang merupakan salah satu divisi di Dewan Negara China, mengatakan bahwa Hong Kong hanya dapat diperintah oleh "para patriot," yang artinya bukan para pembuat keonaran dan mereka yang melobi negara lain untuk menjatuhkan sanksi. [ab/uh]
