Pemerintah Hong Kong telah memberi karyawan di lembaga kepenyiaran publik Radio Televisi Hong Kong (RTHK) hingga Kamis (18/2) untuk memutuskan apakah akan menandatangani sumpah setia kepada wilayah administratif khusus China.
Di tengah kerusuhan politik yang mengguncang kota itu dalam beberapa tahun terakhir, Biro Layanan Sipil (CSB) bulan lalu secara resmi mengumumkan bahwa pegawai negeri Hong Kong diminta untuk menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah bulan ini. Ini termasuk janji untuk menegakkan Hukum Dasar, setia, berdedikasi pada tugas mereka dan bertanggung jawab kepada Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).
Seorang juru bicara program RTHK "Staff Union" mengatakan kepada VOA bahwa pengambilan sumpah itu “bertentangan dengan tugas seorang penyiar publik” dan berpotensi menjadi “alat hukum untuk mengkriminalisasi pegawai negeri sipil yang menyampaikan kecaman terhadap kebijakan saat ini”.
Menurut laporan lokal, perilaku yang tidak menjunjung Hukum Dasar itu termasuk menganjurkan kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan China atas Hong Kong, mengundang intervensi oleh pasukan atau aktivitas eksternal yang membahayakan keamanan nasional.
Juru bicara serikat pekerja itu mengakui RTHK dalam "dilema" karena penafsiran undang-undang yang tidak jelas dengan sumpah yang menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan independensi redaksi RTHK.
“Sebagai anggota pers, akan sulit untuk menghindari pemberitaan pelanggaran dan kesalahan administrasi. Bahkan jika kami hanya menyampaikan pesan, atau menyampaikan pendapat kritik orang-orang terhadap pemerintah, itu bisa menjadi masalah, ”kata juru bicara itu.
“Saat ini kami berada dalam posisi yang sulit, namun RTHK akan tetap berusaha untuk melayani masyarakat dengan standar profesionalisme jurnalistik,” tambah juru bicara tersebut. [my/jm]
