Presiden Serbia meminta nasihat dari Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai bagaimana menanggapi meningkatnya ketegangan dengan Kosovo.
Kantor Aleksandar Vucic dalam sebuah pernyataan mengatakan ia memberitahu Putin mengenai "serangan brutal" oleh polisi Kosovo pada Senin (26/3) terhadap seorang pejabat senior Serbia yang ditangkap dan diusir setelah memasuki negara itu tanpa izin resmi.
Vucic meminta nasihat Putin "karena jelas bahwa warga Kosovo keturunan Albania punya dukungan luas dari banyak negara Barat atas deklarasi kemerdekaan sepihak mereka" satu dekade lalu, kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu tidak mengatakan apakah Putin memberi pengarahan khusus, tetapi Vucic kemudian mengatakan kepada stasiun TV Serbia bahwa Serbia bisa mengandalkan "bantuan penuh dan penting dari Federasi Rusia."
Pernyataan itu menegaskan pendekatan Vucic dalam upayanya mendorong Serbia bergabung dengan Uni Eropa pada dekade mendatang. Sementara berdialog dengan Uni Eropa, ia juga mempertahankan hubungan erat dengan Rusia dan menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008, yang terjadi hampir satu dekade setelah serangan udara NATO memaksa pasukan Serbia keluar dari Kosovo.
Pasukan NATO telah ditempatkan di Kosovo sejak 1999, ketika aliansi itu campur tangan untuk menghentikan tindakan keras Serbia terhadap separatis Albania Kosovo. Keterlibatan militer Serbia di Kosovo akan menciptakan krisis besar dengan Barat, terutama jika ada dukungan tidak langsung dari Rusia.
Melibatkan Rusia dalam konflik Serbia-Kosovo bisa mempersulit upaya Uni Eropa untuk mencari solusi damai. Serbia dan Kosovo ingin bergabung dengan Uni Eropa, tetapi untuk bergabung dengan blok ekonomi tersebut mereka harus menormalisasi hubungan.
Kaum minoritas Serbia Kosovo pada Rabu menuntut pengunduran diri Menteri Dalam Negeri dan kepala polisi terkait penahanan dan pengusiran Marko Djuric, kepala kantor pemerintah Serbia untuk urusan Kosovo.
Washington mengecam insiden itu "yang telah meningkatkan ketegangan dan mengancam stabilitas regional." Pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (27/3) juga mendesak semua pihak untuk menghindari peningkatan ketegangan lebih jauh dan menyelesaikan sengketa itu secara damai. [my/ds]
