Pendidikan Mitigasi Bencana di Sulawesi Tengah dinilai sudah seharusnya digalakkan di lokasi yang kerap terjadi bencana alam gempa bumi, yang dipicu oleh pergerakan aktif sesar atau patahan Palu Koro.
Di sisi yang lain, kebijakan lokal masyarakat Sulawesi Tengah dapat menjadi masukan bagi pihak berwenang dalam penyusunan kembali tata ruang pasca bencana gempa bumi dan tsunami.
Dr. Sukmandaru Prihatmoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia menilai sudah saatnya mitigasi bencana masuk dalam kurikulum SD dan SMP untuk mengajarkan anak-anak sejak dini mengenai urgensi mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik geologi di masing masing daerah. Rekomendasi Pendidikan dini mengenai mitigasi bencana ini mengawali pemaparan Sukmandaru saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar di Sekretariat AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) Palu, Sulawesi Tengah pekan ini (11/10).
“Contohnya di Palu. Kita semua sudah tahu, komunitas kita sudah tahu bahwa ada sesar Palu Koro yang rawan sekali. Jadi kita mengharapkan mulai anak SD, sudah diajari, ini lho. Bukan untuk nakut-nakutin tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan harmonis dengan keadaan di sekeliling kita,” kata Dr. Sukmandaru Prihatmoko.
Sesar Palu Koro Menyambung dengan Sesar Matano
Sukmandaru menerangkan Sesar Palu Koro merupakan sesar atau patahan kerak bumi dengan pergerakan 40 milimeter per tahun, yang membelah pulau Sulawesi melalui kota Palu ke arah selatan. Sebelum mendekati Teluk Bone, sesar itu berbelok ke timur, menyambung dengan Sesar Matano. Sesar ini sempat memberikan tanda-tanda aktif dalam peristiwa gempa bumi di wilayah Kabupaten Poso, pada Mei dan Juni 2017 silam. Model pergerakan Sesar Palu Koro yaitu pada blok bagian barat bergerak ke arah selatan sedangkan blok bagian timur bergerak ke utara.
“Bisa dibayangkan kalau blok ini itu bergerak empat sentimeter per tahun itu akan saling mendesak saling menggeser sehingga pada satu titik nanti, dua blok ini akan tidak akan kuat menahan energi desakannya tadi. Kalau dia nggak kuat dia akan melepaskan energi tadi dalam bentuk gempa. Nah energi lepasannya dimana itu yang belum bisa diramalkan. Terakhir yang terjadi adalah 7,4 disekitar sini, ini kita interpretasikan sebagai cabang dari pada Sesar Palu Koro ini,” jelasnya.
Ia berharap membangun kesadaran masyarakat sejak dini untuk hidup harmoni dengan alam melalui mitigasi bencana akan menyiapkan masyarakat menghadap potensi ancaman gempa bumi yang dipicu oleh pergerakan aktif sesar Palu Koro di Sulawesi Tengah.
Yang dimaksud “mitigasi bencana” berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik mapun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Leluhur di Sulawesi Tengah Pahami Betul Fenomena Bencana Alam
Iksam, kurator Museum Indonesia Palu dan sekaligus anggota pada ikatan Ahli Arkeolog Indonesia menyatakan sejak 3.500 tahun yang silam leluhur masyarakat di Sulawesi Tengah sudah akrab dengan fenomena bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Pengetahuan berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu itu membuat warga mendirikan pemukiman perkampungan di lokasi-lokasi yang aman dari dampak gempa bumi. Keberadaan situs-situs Megalith di Lore yang masih tetap berdiri meskipun gempa melanda wilayah Sulawesi Tengah adalah bukti nyatanya.
“Nah, bukan kebetulan wilayah-wilayah situs-situs Megalitik atau pemukiman tua di kota Palu itu dalam kategori 3 dan 4 artinya sangat kecil resikonya dari dampak gempa bumi. Berarti nenek moyang orang Kaili (suku asli di Sulawesi Tengah) sudah mengetahui hal-hal ini seperti ini. Contohnya wilayah Petobo, seingat saya di bawah tahun 80-an itu tempat memancing,” jelas Iksam.
Ironis, Pengetahuan dan Pengalaman Leluhur Tidak Dipahami Masyarakat
Iksam menyatakan perkampungan tua di Sulawesi Tengah memilliki berbagai nama dalam bahasa lokal suku Kaili, seperti Biromaru yang berasal dari kata Biro na maru yang berarti alang-alang di rawa-rawa yang sudah busuk, Jono’oge yang berarti banyak lumpur, Bolapapu di Kulawi yang berarti kampung terbakar. Penamaan seperti itu merupakan cerminan dari sebuah peristiwa besar di masa lalu, sehingga menjadi pengingat kolektif anak cucu mereka.
Sayangnya pengetahuan lokal tersebut tidak diteruskan, sehingga lokasi-lokasi yang dalam pemahaman masyarakat lokal sebenarnya tidak layak ditempati itu, justru dibangun menjadi lokasi-lokasi pemukiman baru di era tahun 80’an. Di antaranya adalah Perumnas Balaroa, yang terdampak peristiwa likuifaksi dalam bencana alam Gempa Bumi pada 28 September 2018, di mana lebih dari 700 rumah lenyap bagai ditelan bumi.
“Ini artinya pengetahuan lokal akan memberikan rekomendasi kepada tata ruang ke depan, jangan lagi wilayah-wilayah seperti itu dibangun pemukiman penduduk, kalau kita tidak ingin anak cucu kita ke depan akan mengalami nasib yang sama seperti saat ini,” imbuh Iksam.
Iksam menegaskan, penting menata kembali tata ruang kota Palu dengan memperhatikan kebijakan lokal masyarakat Sulawesi Tengah ke depan agar tidak ada lagi pemukiman-pemukiman yang didirikan di lokasi-lokasi yang sebelumnya pernah terjadi bencana alam seperti tsunami dan Lukuifaksi yang di picu oleh gempa bumi oleh pergerakan sesar Palu Koro. [yl/em]
