Para legislator pro-pemerintah merebut kontrol badan legislatif Venezuela yang didominasi oposisi pada Minggu (5/1).
Para legislator itu melantik seorang pendukung Presiden Nicolas Maduro sebagai presiden Majelis Nasional sementara pasukan keamanan pemerintah mencegah para anggota parlemen dari kubu oposisi memasuki gedung itu.
Aksi itu, yang dianggap tidak sah oleh oposisi, dilihat sebagai upaya untuk merongrong kewenangan presiden Majelis Nasional Juan Guaidó. Klaim Guaido sebagai presiden nasional diakui oleh hampir 60 negara, termasuk AS.
"Sekarang ini, Venezuela tidak punya parlemen," kata Guaidó kepada wartawan setelah gagal memasuki Majelis. Para anggota legislatif yang beroposisi lainnya mengecam aksi pro-pemerintah itu, menyebutnya "kudeta parlementer."
Guaido tadinya diperkirakan akan terpilih kembali sebagai presiden Majelis untuk masa jabatan kedua dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada Minggu (5/1), mengingat dominasi oposisi yang kuat di majelis.
Tetapi ketika ia tiba di majelis, polisi melarangnya memasuki ruangan di mana seorang kandidat yang setia kepada Maduro dilantik.
Belum jelas apakah para anggota legislatif pro-Maduro benar-benar melakukan pemungutan suara sebelum pelantikan. Para pendukung Guaido di parlemen berkeras bahwa pemungutan suara apapun tidak sah karena tidak kuorum. [vm/ft]
