Pemerintah Thailand pada Senin (30/3) bergegas menanggulangi "keprihatinan signifikan atas keselamatan" dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB (ICAO) yang memberlakukan larangan penerbangan internasional untuk beberapa maskapai negara itu.
Penilaian negatif ICAO dengan segera membuat Jepang dan Korea Selatan memblokir penerbangan carter dan baru dari Thailand. Ada kekhawatiran bahwa negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, akan mengambil langkah serupa, terutama jika ICAO menurunkan peringkat Thailand dari Kategori 1 ke Kategori 2.
Sumber dari pemerintah AS, yang tidak berwenang untuk dikutip media, menjelaskan bahwa laporan ICAO barangkali akan memicu audit untuk sektor penerbangan Thailand oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA). Ia menyebut hasil audit ICAO "bendera merah untuk FAA."
Jepang dan Korea Selatan tidak melakukan penilaian sendiri dan biasanya bergantung pada penemuan ICAO untuk mengambil langkah.
Biro Penerbangan Sipil Jepang mengatakan bahwa untuk saat ini, tidak ada penerbangan carter baru yang dioperasikan maskapai yang terdaftar di Thailand yang diizinkan terbang ke bandara-bandara Jepang karena kekhawatiran pesawat-pesawat itu tidak memenuhi standar-standar keselamatan internasional.
Perkembangan ini terutama menyoroti departemen penerbangan sipil, yang diawasi oleh kementerian perhubungan Thailand. Para pejabat terkait, termasuk Direktur Jenderal Departemen Penerbangan Sipil Somchai Piputvat, bertemu Senin dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Perdana Menteri mengatakan ia membahas larangan Jepang dan Korea Selatan dengan para pemimpin kedua negara dan mereka berjanji untuk mempertimbangkan hal itu lebih lanjut.
"Ini isu nasional. Kementerian Perhubungan akan segera menyelesaikan masalah ini karena 'kartu domino mulai berjatuhan'," ujar Menteri Perhubungan Prajin Juntong pada wartawan.
Kesalahan Pemerintah Sebelumnya
Para pejabat Thailand, yang dikuasai junta militer sejak kudeta Mei lalu, menyalahkan pemerintah sebelumnya karena mengabaikan persoalan ini.
"ICAO telah memberi peringatan sejak 2005 mengenai pengelolaan penerbangan kita dan meminta kita untuk meningkatkan sistem," ujar Prajin.
ICAO telah menolak rencana perbaikan departemen penerbangan sipil yang diserahkan tanggal 2 Maret, kabarnya karena mengajukan waktu dua tahun untuk mengatasi masalah.
Para kritikus mengatakan sektor penerbangan sipil Thailand menderita akibat sering bergantinya pemerintahan negara, korupsi, kenyamanan dan kurangnya kompetensi.
Audit pada bulan Januari di Thailand "mengungkapkan beberapa kekhawatiran akan keselamatan, terutama terkait prosedur sertifikasi operator udara," ujar Anthony Philbin, kepala komunikasi Sekretaris Jenderal ICAO di Montreal.
Beberapa laporan media Senin mengatakan Thailand hanya lulus dalam 21 dari 100 wilayah yang dinilai oleh para auditor, menghasilkan nilai keseluruhan yang lebih rendah daripada negara ASEAN lainnya.
Dalam sebuah forum pilot di internet, komentar mengenai peringatakan keselamatan dari ICAO telah mendorong spekulasi bahwa petugas pemerintah menerima suap untuk meloloskan inspeksi.
Seseorang di forum tersebut yang mengatakan ia bekerja untuk sebuah maskapai carter "yang di bawah standar" di Thailand selama 17 bulan, menulis bahwa para eksekutif maskapai menolak membeli spare parts untuk pemeliharaan pesawat dan ia berhenti setelah menolak menerbangkan pesawat yang memiliki kecacatan.
Bila FAA menurunkan peringkat keselamatan penerbangan Thailand, maskapai-maskapai dapat menghentikan penerbangan gabungan dengan maskapai Thailand. Saat ini, belum ada penerbangan seperti itu yang terpengaruh oleh hasil audit ICAO.
Industri turisme Thailand khawatir persepsi bahwa penerbangan negaranya tidak aman dapat memperburuk pertumbuhan pariwisata negara itu. Pariwisata yang merupakan sektor penting di Thailand dan memperkerjakan jutaan orang, sudah terpengaruh oleh kekhawatiran akan ketidakstabilan politik selama 18 bulan terakhir.
