Polisi Thailand menangkap aktivis dan pengacara Anon Nampa, Rabu (19/8) atas perannya dalam protes 3 Agustus lalu yang menyerukan reformasi monarki.
Beberapa protes antipemerintah berkecamuk di negara kerajaan Asia Tenggara itu sejak pertengahan Juli 2020, namun para pengunjuk rasa mengarahkan perhatian pada monarki. Anon, 36 tahun, merupakan aktivis garis depan yang menyerukan reformasi.
"Kami memimpikan sebuah monarki yang hidup berdampingan dengan demokrasi," kata Anon kepada lebih dari 10.000 orang dalam protes 3 Agustus lalu di Bangkok, kata laporan kantor berita Reuters.
Hingga saat itu, para pendemo memfokuskan protes pada pemerintah Thailand, menyerukan pengunduran diri kabinet, pembubaran parlemen dan penyusunan konstitusi baru.
Hukum lèse-majesté yang ketat di Thailand mengancam orang-orang yang menentang monarki dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Undang-undang tersebut melindungi institusi kerajaan dari pencemaran nama baik, tetapi juga secara virtual mengkriminalisasi kritik dalam bentuk apa pun.
Setelah pernyataan Anon itu, kelompok siswa menyusun daftar 10 poin reformasi untuk Raja Maha Vajiralongkorn.
Seorang juru bicara polisi memperingatkan mahasiswa pengunjuk rasa minggu lalu untuk mematuhi konvensi dalam mengajukan tuntutan mereka. [mg/ii]
