Filipina mendakwa sembilan nelayan China pada hari Senin (12/5) dengan tuduhan memburu lebih dari 500 penyu yang terancam punah di Laut China Selatan yang disengketakan, walaupun China telah menuntut pembebasan mereka.
Jaksa Allen Ross Rodriguez mengatakan, dua warga China lainnya yang ditanggap masih dibawah umur dan akan dikirim pulang.
Kesembilan warga China itu telah didakwa melanggar dua UU perikanan Filipina, termasuk secara ilegal menangkap 555 penyu yang terancam punah.
Polisi menangkap para nelayan itu dan menyita perahu yang disinyalir sarat dengan kura-kura raksasa pekan lalu di perairan Half Moon Shoal. Penangkapan tersebut memicu pertikaian teritorial terbaru antara dua negara bertetangga di Laut China Selatan itu.
China telah menekan pemerintah Filipina agar membebaskan para nelayan dan perahu mereka, dengan alasan mereka ditangkap di wilayah perairan China. Beijing memperingatkan Manila untuk tidak mengambil tindakan provokatif lagi guna menghindari kerusakan hubungan bilateral lebih lanjut.
Departemen Luar Negeri di Manila menegaskan bahwa warga China itu ditangkap dalam zona ekonomi eksklusif Filipina berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Jaksa Allen Ross Rodriguez mengatakan, dua warga China lainnya yang ditanggap masih dibawah umur dan akan dikirim pulang.
Kesembilan warga China itu telah didakwa melanggar dua UU perikanan Filipina, termasuk secara ilegal menangkap 555 penyu yang terancam punah.
Polisi menangkap para nelayan itu dan menyita perahu yang disinyalir sarat dengan kura-kura raksasa pekan lalu di perairan Half Moon Shoal. Penangkapan tersebut memicu pertikaian teritorial terbaru antara dua negara bertetangga di Laut China Selatan itu.
China telah menekan pemerintah Filipina agar membebaskan para nelayan dan perahu mereka, dengan alasan mereka ditangkap di wilayah perairan China. Beijing memperingatkan Manila untuk tidak mengambil tindakan provokatif lagi guna menghindari kerusakan hubungan bilateral lebih lanjut.
Departemen Luar Negeri di Manila menegaskan bahwa warga China itu ditangkap dalam zona ekonomi eksklusif Filipina berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
