Dalam lanjutan pembahasan RAPBNP 2015 di gedung MPR DPR di Jakarta, Selasa, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya upaya meningkatkan penerimaan negara agar kinerja pemerintah maksimal.
Di hadapan Banggar DPR RI, Menteri Keuangan menjelaskan, pemerintah akan berupaya memperoleh penerimaan negara terus meningkat meski diakui tahun 2015 adalah tahun yang tidak mudah karena masih melemahnya ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
“Bapak, ibu tentunya paham bahwa belanja-belanja yang sudah dialokasikan itu sifatnya mengikat sudah menjadi komitmen, sedangkan penerimaan ini adalah sesuatu yang masih harus diupayakan atau dikejar, jadi mau tidak mau kalau belanjanya ini ingin direalisasikan sebaik mungkin maka penerimaan juga harus diupayakan setinggi mungkin,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Dalam RAPBNP 2015, pemerintah mengajukan asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, naik dibanding asumsi semula sebesar 5,6 persen, inflasi lima persen lebih tinggi dibanding asumsi semula 4,4 persen.
Sementara untuk harga minyak mentah dunia 70 dolar Amerika per barrel, turun dari asumsi semula 105 dolar Amerika per barrel, kemampuan produksi minyak dalam negeri 849 ribu barrel per hari, naik tipis dibanding target semula 845 ribu barrel per hari.
Nilai tukar rupiah Rp 12.200 per dolar Amerika, melemah dari asumsi semula Rp 11.900 per dolar Amerika.
Menurut pengamat dari lembaga kajian ekonomi, Indef, Umar Juoro, ia optimistis asumsi yang diajukan pemerintah dalam RAPBNP 2015 disetujui DPR RI.
Namun ditambahkannya pemerintah juga harus menunjukkan sikap serius dalam mengelola anggaran negara,terutama mengelola realokasi dana setelah pemerintah mencabut subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM jenis premium.
Anggaran subsidi yang menurut pemerintah dapat dihemat sekitar Rp 200 trilyun menurut Umar Juoro harus direalokasi untuk hal-hal produktif dan tepat sasaran.
“DPR juga kan mau realistis, dari reaksi masyarakat saja tentang kenaikan harga BBM masyarakat menerima, hanya tinggal apakah realokasi itu efektif dan juga accountable, saya kira DPR akan melihat begitu, bahwa perdebatan itu hal yang wajar tetapi saya kira sih mereka akan menyetujui, hanya yang paling penting itu misalnya kayak anggaran untuk sosial, anggaran kesehatan terutama untuk daerah-daerah,” kata Umar Juoro.
Pembahasan RAPBNP 2015 harus selesai pada 12 Februari 2015 sehingga pemerintah dan Banggar DPR RI harus bekerja cepat.
Singkatnya waktu pembahasan tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusipada tahun 2014 yang memutuskan memangkas kewenangan Banggar DPR RI dalam pembahasan APBN sehingga pembahasan tidak perlu dilakukan secara detil hingga persoalan proyek, melainkan singkat saja yaitu fokus pada program.
