Setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan intensif dengan para petinggi perusahaan minyak asal Perancis, Total, akhirnya kontrak kerja sama atau KKS pengelolaan Blok Mahakam tidak diperpanjang.
Sejak tahun 1970 Total mendapat hak tata kelola Blok Mahakam, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur hingga tahun 2017. Pemerintah akan memberi hak tata kelola Blok Mahakam kepada Pertamina dan Pertamina berkomitmen akan menanamkan investasi sebesar Rp. 305 triliun selama 20 tahun kedepan.
Potensi migas yang ada di Blok Mahakam saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan migas nasional dalam waktu 50 tahun ke depan. Untuk itu kepada VOA di Jakarta, Rabu (1/4), Ketua Umum Alumni Akademi Migas Indonesia, Ibrahim Hasyim mengatakan saat ini National Oil Company atau NOC lebih mampu menguasai tata kelola migas dibanding International Oil Company atau IOC sehingga kesempatan bagi Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam.
“Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan bahwa didunia ini NOC itu sudah memegang cadangan minyak dunia 90 persen, sedangkan IOC 10 persen, berbanding terbalik daripada kondisi tahun 70-an. NOC disini katakanlah Pertamina salah satunya, dia selama ini mengerjakan lapangan-lapangan kecil dan dia tidak pernah mencoba pengalaman-pengalaman yang besar, yang lebih rumit," kata Ibrahim Hasyim.
"Kalau kita lihat Blok Mahakam kan juga pekerja sudah semua praktis orang-orang Indonesia, hanya manajemennya dipegang oleh perusahaan asing, dan saya kira kita bisa bergandengan,” lanjutnya.
Ibrahim Hasyim menambahkan, penguasaan kembali tata kelola Blok Mahakam oleh pemerintah Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi proses kerjasama dengan perusahaan-perusaan sektor migas asing lainnya. Menurutnya Indonesia harus percaya diri mampu mengelola sendiri tanpa harus terus dilakukan perpajangan kontrak.
“Karena memang negara kita negara yang sedang tumbuh berkembang, butuh energi banyak, kalau kita hanya mengandalkan minyak itu akan berat, nah oleh karena itu apapun yang masih kita punya ini kita harus kelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional,” imbuh Ibrahim Hasyim.
Ibrahim Hasyim mengingatkan, agar ekonomi merata dan menciptakan pemberdayaan masyarakat, nantinya sebagian tata kelola Blok Mahakam harus diberikan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.
“Daerah apa nonton saja? saya kira sudah waktunya juga ikut berpartisipasi, yang kita hindarkan jangan sampai mendapatkan share tidak punya kemampuan ya akhirnya punya orang-orang, jadi betul-betul share itu berguna dalam rangka pembangunan daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara mengatakan pemerintah dan masyarakat daerah Kalimantan Timur harus dilibatkan dalam tata kelola Blok Mahakam oleh Pertamina.
“Pemerintah harus meyakinkan bahwa daerah yang mendapatkan saham ini apakah nanti bekerjasama dengan Pertamina dalam konsorsium atau bisa dari pemerintah mendapat dukungan jaminan pendanaan, jadi tidak ada alternatif misalnya swasta untuk mengundang swasta,” kata Marwan Batubara.
