Menurut pengamat minyak dan gas, Dirgo Purbo, sejak dulu pemerintah memang tidak berdaya dalam mengelola BBM bersubsidi. Kepada VoA di Jakarta, Sabtu, pengamat migas dari Pusat Kajian Strategis untuk Kepentingan Nasional, Dirgo Purbo menilai jika dalam dua minggu terakhir ini pemerintah disibukkan oleh upaya menambah kuota BBM bersubsidi karena pemerintah tidak pernah memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Menurutnya, seharusnya pemerintah menyadari mengatasi stok BBM di dalam negeri akan sangat berbahaya jika menyelesaikannya dengan memenuhi stok untuk beberapa bulan kedepan karena yang paling aman adalah minimal persediaan satu tahun. Ketidakmampuan pemerintah tersebut menurutnya menimbulkan semakin banyak spekulan dan anggaran negara terus terbebani.
“Bayangkan sekarang kita negara yang begitu besar ini kita nggak punya strategi stok nasional, emang stok nasional kita ada berapa sekarang, kalau di Jakarta mungkin 12 sampai 14 hari, kalau di daerah 2 hari, 3 hari, ada yang cuma ber jam-jam aja, proses untuk mendapat audit dan perubahan anggaran dengan proses untuk mendapatkan jaminan suplai itu Utara sama Selatan, this is not the solution of the problem,” tegas Dirgo Purbo.
Dirgo Purbo menilai selama ini pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding ekonomi dengan alasan demokrasi harus berkembang. Ia mengingatkan demokrasi justru akan sulit berkembang jika masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk BBM.
Dirgo Purbo menambahkan, “Untuk dapat persetujuan untuk anggaran pemilu, pilkada semua, coba perhatikan itu, tapi kalau sudah bicara subsidi aduh amit-amit beratnya minta ampun.”
Sebelumnya Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah segera mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi ke DPR untuk kebutuhan hingga akhir tahun dan akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Agus Martowardojo menjelaskan, “Pagu yang terlewati ini bukan hanya pagu volume tetapi juga pagu nilai, pagu nilai yang meningkat itu karena dua hal, karena harga ICP tinggi, yang kedua karena nilai tukar, ICP yang ada di anggaran itu atas dasar 95 dollar per barrel tetapi sekarang ini rata-rata ICP tahun 2011 itu di 110 dollar.”
Tambahan kuota BBM bersubsidi yang diinginkan pemerintah dan harus melalui persetujuan DPR RI sekitar 1,5 juta kilo liter dan dipekirakan butuh anggaran sekitar Rp 5 triliun. Menurut catatan pemerintah hingga November 2011 anggaran subsidi yang sudah digunakan sebesar Rp 110 triliun atau 85,4 persen dari total anggaran subsidi BBM yang sudah disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 129, 8 triliun.
Sementara itu, pemerintah bersikukuh untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi yang banyak disarankan beberapa kalangan terutama pengamat termasuk Bank Dunia. Beberapa waktu lalu Bank Dunia menyarankan sebaiknya pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 1.000 per liter untuk menekan beban anggaran negara.
