Pemerintah akan tetap memprioritaskan pengadaan energi untuk rakyat meski diakui Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Wijayono Partowidagdo pemerintah juga akan mengurangi subsidi agar anggaran negara tidak terbebani. Menurutnya pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM bukan berarti pemerintah tidak pro rakyat.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ESDM, Wijayono Partowidagdo dalam diskusi di Jakarta, Senin.
“Pro rakyat ya artinya untuk kebaikan kita bersama, seperti di konstitusi dinyatakan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi itu kadang-kadang interpretasinya bisa macam-macam, kalau menurut saya sih yang pro rakyat harusnya adalah kita memakai energi yang lebih murah lalu subsidi energi kalau bisa dikurangi sebanyak mungkin itu kita gunakan untuk pembangunan, misalnya kayak sekarang sebesar 200 triliun, kalau kita bisa gantikan dengan energi yang lebih murah, non BBM maka 200 triliun itu bisa digunakan untuk pembangunan nasional, meningkatkan kemampuan nasional, untuk meningkatkan pemakaian energi terbarukan dan sebagainya,” demikian menurut Wakil Menteri ESDM.
Sementara, anggota Komisi VII DPR RI, komisi yang membidangi masalah energi, Sohibul Iman berpendapat persoalan BBM bersubsidi yang terus muncul karena pemerintah lemah mengalokasikan subsidi sehingga tidak tepat sasaran.
“Ketika kita berbicara kebijakan energi yang pro rakyat disini kita harus bicara subsidi, di situ harus ada subsidi, persoalan sekarang ini kan subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran, konsumsi BBM subsidi itu banyak dipakai oleh orang-orang yang sebetulnya mampu, dari seluruh misalnya BBM yang digunakan oleh transportasi darat ternyata 59 persen dipakai oleh kendaraan pribadi, kemudian transportasi umum itu sangat kecil cuma 4 persen, nah kalo kita berbicara rakyat yang tidak mampu sebetulnya mereka yang 4 persen ini,” papar Sohibul Iman.
Dirgo Purbo, selaku analis geopolitik perminyakan dari Pusat Kajian Strategis untuk Kepentingan Nasional berpendapat masih banyak kebijakan terkait energi yang harus diubah pemerintah. Menurutnya pemerintah juga harus banyak belajar dari negara lain bahwa persoalan energi sangat penting.
Dirgo mengatakan, “Sebenarnya kita punya strategi, tetapi kuncinya ini kan implementasinya yang lemah. Cina itu nggak punya menteri ESDM tetapi kalau sudah bicara energi, itu bicara kepentingan nasional yang langsung dipegang oleh perdana menterinya sendiri, dari atas sampai bawah itu suaranya sama, platform nya sama. (Bagi Cina), energy security is number one agenda of national interests.”
Setelah ditunda beberapa kali mengenai kebijakan yang akan diterapkan terkait BBM bersubsidi, beberapa waktu lalu pemerintah menegaskan April tahun depan akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi.
Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 100 triliun untuk subsidi BBM tahun depan, turun dibanding subsidi BBM tahun ini yang diperkirakan hingga Desember mendatang mencapai Rp 200 triliun.
