JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mengajukan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Darmin Nasution yang habis masa jabatannya tahun ini.
Nama Agus diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat akhir pekan lalu untuk selanjutnya diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Pengamat perbankan dan Presiden Direktur Center for Bank Crisis, Deny Danuri, merasa bahwa pencalonan itu kurang pas karena Agus pernah ditolak sebelumnya oleh DPR.
Selain itu, menurut Deny, masih banyak pejabat Bank Indonesia yang memahami instrumen moneter dan seharusnya diberi kesempatan menjadi gubernur bank sentral itu.
Pencalonan Agus pernah ditolak DPR pada 2008 karena dianggap tidak menguasai instrumen moneter. Saat itu yang lolos adalah Boediono, namun ketika Boediono resmi sebagai Wakil Presiden pada 2009, jabatannya diberikan pada Darmin Nasution.
“Kita terlihat seperti tidak dapat mencari orang yang terbaik untuk menjaga Bank Indonesia. Dulu (Agus) sudah pernah diajukan dan ditolak, sekarang diajukan lagi ya susah juga untuk menilainya. Padahal biar saja orang-orang karir di dalam Bank Indonesia, masih banyak di antara mereka yang cukup bagus, itu saja diberi kesempatan harusnya,” ujar Deny pada Selasa (26/2) di Jakarta.
Selain itu, karena Bank Indonesia tidak lagi menjadi mengawasi kerja bank mulai 2014, Deny mengatakan bank sentral itu perlu pemimpin yang mampu memprediksi perekonomian melalui instrumen moneter.
Tahun lalu, DPR mengesahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam mengawasi kinerja perbankan, agar bank sentral fokus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
“Banyak instrumen-instrumen moneter dimainkan (oleh Bank Indonesia) dan perlu orang yang jago moneter. Pak Agus tidak memiliki rekam jejak itu, belum pernah ada pengalaman, karena menteri keuangan kan kebanyakan instrumen fiskal,” ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan tidak sependapat dengan Deny karena Agus menguasai sektor moneter.
“Beliau menguasai sektor perbankan sekaligus sektor riil. Dalam pembahasan OJK juga beliau ikut, jadi memahami betul masa transisinya. Juga selama ini kami melakukan rapat-rapat koordinasi dengan BI bersama menteri keuangan dan beliau sangat-sangat paham,” ujar Hatta.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, sepakat dengan Hatta, mengatakan bahwa Agus adalah salah satu yang terbaik yang bisa diusulkan menjadi gubernur Bank Indonesia. Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan adalah komisi yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Bank Indonesia.
“Tiga tahun jadi menteri keuangan itu kan ada unsur makronya. Kerja sama dengan Bank Indonesia dan sebagainya itu kan kental sekali,” ujar Emir.
Nama Agus diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat akhir pekan lalu untuk selanjutnya diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Pengamat perbankan dan Presiden Direktur Center for Bank Crisis, Deny Danuri, merasa bahwa pencalonan itu kurang pas karena Agus pernah ditolak sebelumnya oleh DPR.
Selain itu, menurut Deny, masih banyak pejabat Bank Indonesia yang memahami instrumen moneter dan seharusnya diberi kesempatan menjadi gubernur bank sentral itu.
Pencalonan Agus pernah ditolak DPR pada 2008 karena dianggap tidak menguasai instrumen moneter. Saat itu yang lolos adalah Boediono, namun ketika Boediono resmi sebagai Wakil Presiden pada 2009, jabatannya diberikan pada Darmin Nasution.
“Kita terlihat seperti tidak dapat mencari orang yang terbaik untuk menjaga Bank Indonesia. Dulu (Agus) sudah pernah diajukan dan ditolak, sekarang diajukan lagi ya susah juga untuk menilainya. Padahal biar saja orang-orang karir di dalam Bank Indonesia, masih banyak di antara mereka yang cukup bagus, itu saja diberi kesempatan harusnya,” ujar Deny pada Selasa (26/2) di Jakarta.
Selain itu, karena Bank Indonesia tidak lagi menjadi mengawasi kerja bank mulai 2014, Deny mengatakan bank sentral itu perlu pemimpin yang mampu memprediksi perekonomian melalui instrumen moneter.
Tahun lalu, DPR mengesahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam mengawasi kinerja perbankan, agar bank sentral fokus menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
“Banyak instrumen-instrumen moneter dimainkan (oleh Bank Indonesia) dan perlu orang yang jago moneter. Pak Agus tidak memiliki rekam jejak itu, belum pernah ada pengalaman, karena menteri keuangan kan kebanyakan instrumen fiskal,” ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan tidak sependapat dengan Deny karena Agus menguasai sektor moneter.
“Beliau menguasai sektor perbankan sekaligus sektor riil. Dalam pembahasan OJK juga beliau ikut, jadi memahami betul masa transisinya. Juga selama ini kami melakukan rapat-rapat koordinasi dengan BI bersama menteri keuangan dan beliau sangat-sangat paham,” ujar Hatta.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, sepakat dengan Hatta, mengatakan bahwa Agus adalah salah satu yang terbaik yang bisa diusulkan menjadi gubernur Bank Indonesia. Komisi XI yang membidangi masalah keuangan dan perbankan adalah komisi yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Bank Indonesia.
“Tiga tahun jadi menteri keuangan itu kan ada unsur makronya. Kerja sama dengan Bank Indonesia dan sebagainya itu kan kental sekali,” ujar Emir.
