Pemerintah Venezuela di Caracas yang berada di bawah kontrol Presiden Nicolas Maduro mengecam pengambilalihan sebagian kantor diplomatiknya di Amerika Serikat pekan ini oleh wakil-wakil pemimpin oposisi, Juan Guaido, dan menyebut langkah itu ilegal.
Guaido adalah tokoh oposisi Venezuela yang menyatakan diri sebagai pemimpin sementara negara yang kaya minyak namun miskin itu. Tetapi sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Brian Padden, langkah Amerika untuk melegitimasi Guaido dan lebih jauh mengucilkan pemerintah Maduro yang terpojok itu memiliki preseden hukum, dan dapat membuat pihak oposisi memilikii platform hukum untuk mengotorisasi bantuan ekonomi, atau bahkan seruan bagi intervensi militer.
Wakil-wakil oposisi Venezuela yang memimpin pemerintahan Juan Guaido menghadapi sedikit perlawanan sewaktu mereka baru-baru ini mengambil alih dua bangunan. Satu bangunan adalah milik kementerian pertahanan Venezuela di Washington DC dan yang lainnya adalah gedung konsuler di Kota New York.
Gustavo Marcan, Minister Counsellor di bawah pemerintahan Guaido, mengatakan, “Gedung ini telah diduduki secara ilegal oleh para pejabat dari rezim Nicolas Maduro.”
Presiden Nicolas Maduro telah menarik seluruh 55 diplomat Venezuela di Amerika Serikat.
Tetapi 12 di antaranya memilih untuk tetap tinggal di sana dan mendukung Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, yang menyatakan diri sebagai presiden sementara. Guaido mendeklarasikan diri seperti itu setelah Maduro menghalangi lawan-lawannya mencalonkan diri dalam pemilu tahun lalu.
Washington menarik diplomatnya dari Caracas, mencegah kemungkinan pembalasan terhadap para pejabat Amerika. Akan tetapi pasukan keamanan Maduro pekan ini menangkap kepala staf Guaido, Roberto Marrero.
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam pengambilalihan itu yang disebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Namun pemerintah Guaido telah mendapat pengakuan hukum oleh Amerika dan sebagian besar negara Barat.
Ada pula preseden tindakan Amerika itu beberapa waktu lalu. Pada tahun 2011, Presiden Barack Obama mengalihkan kontrol atas aset-aset diplomatik Libya di Amerika ke Dewan Nasional Transisi, untuk mendukung upaya-upaya menggulingkan pemimpin lama Libya, Muammar Gaddafi.
Gaddafi kemudian dibunuh oleh pasukan oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat.
Kedutaan Besar Venezuela belum diambil alih oleh oposisi. Penundaan itu mungkin disebabkan karena Amerika sedang berusaha menyelesaikan sengketa hukum dengan negara ke-tiga yang bertindak atas nama pemerintah Maduro.
Scott Anderson dari lembaga kajian Brookings Institution di Washington DC mengatakan, “Kemungkinan besar ada kekuatan pelindung, artinya ada negara lain yang oleh Venezuela dititipi propertinya dan mengontrolnya, dan Amerika Serikat mungkin berunding dengan kekuatan tersebut untuk memfasilitasi pengalihannya.”
Dengan mengontrol kantor-kantor diplomatik di Amerika Serikat, oposisi akan memiliki lebih banyak platform hukum untuk mengotorisasi pengiriman bantuan yang sejauh ini telah diblokir oleh pasukan keamanan Maduro. Hal itu bahkan memungkinkan untuk meminta intervensi militer guna menyingkirkan Maduro.
Scott Anderson dari Brookings Institution menambahkan, “Mungkin saja Amerika Serikat atau pemerintah negara-negara lain akan meminta pemerintah Guaido agar mengesahkan intervensi militer dan menyatakan, ‘kami ingin Amerika Serikat datang ke Venezuela, dan membantu kami membangun kembali kontrol atas negara kami, yang secara hukum kami memang berhak untuk itu.”
Meskipun Maduro masih berkuasa di Caracas, oposisi sekarang ini akan berbicara mewakili Venezuela di Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, oposisi mungkin berupaya mewakili negara mereka di PBB dan berbagai forum internasional lainnya. [uh]
