Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh di tengah penumpasan brutal tentara tahun lalu mengecam perjanjian repatriasi antara pemerintah Myanmar dan dua badan PBB, setelah bocornya kesepakatan itu lewat internet pekan lalu.
Awal Juni, UNHCR, badan pengungsi PBB, dan Program Pembangunan PBB menandatangani Nota Kesepahaman dengan pemerintah Myanmar mengenai pemulangan pengungsi ke Bangladesh.
Setelah perjanjian itu ditandatangani, PBB menyebutnya sebagai "langkah pertama dan perlu" untuk menciptakan kondisi repatriasi pengungsi yang sukarela, aman, bermartabat dan berkelanjutan dari Bangladesh . Tetapi rincian kesepakatan itu dirahasiakan, yang menyebabkan kecaman dari pengungsi Rohingya dan kelompok HAM.
Baca juga: Sekjen PBB: Kisah Rohingya tentang Pembunuhan dan Pemerkosaan "Tak Terbayangkan"
Versi rancangan kesepakatan yang bocor itu bertanggal 30 Mei, sehari sebelum perjanjian final ditandatangani, dan sumber-sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada VOA rancangan itu sangat mirip dengan nota kesepakatan yang terakhir.
Para pengungsi mengatakan tidak mempercayai proses itu.
"Orang-orang (Rohingya) merasa sedih mengenai hal ini, mereka khawatir dan terkejut badan-badan PBB menandatangani kesepakatan ini," kata seorang pria Rohingya yang tinggal di Bangladesh yang berbicara dengan VOA.
"Perhatian utama mereka adalah kurangnya jaminan keamanan, dan hak orang-orang seperti mereka yang kembali pada tahun 1978 dan 1992," imbuhnya.
Orang-orang Rohingya menginginkan jaminan kuat mendapat kewarganegaraan, kebebasan bergerak, dan keamanan jika mereka kembali. Mereka mengatakan bahasa dalam perjanjian itu terlalu samar. [my/ii]
