Para pengusaha yang sedang merundingkan kontrak kerja di pelabuhan di wilayah Pantai Timur dan Teluk AS, pada Kamis (26/9) mengajukan keluhan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil terhadap serikat pekerja. Mereka mengatakan bahwa para pemimpin serikat pekerja menolak untuk melanjutkan pembicaraan menjelang ancaman pemogokan pada hari Selasa (1/10).
Aliansi Maritim Amerika Serikat (USMX) mengatakan bahwa mereka mengajukan keluhan kepada Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB), karena penolakan berulang kali dari Asosiasi Pekerja Pelabuhan Internasional (ILA) untuk kembali ke meja perundingan.
Kontrak induk selama enam tahun antara USMX dan ILA berakhir pada Senin (30/9), dan kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu dalam masalah upah.
Kelompok pengusaha mengatakan bahwa mereka meminta bantuan hukum segera – yang mengharuskan serikat pekerja untuk melanjutkan perundingan – sehingga kesepakatan dapat diselesaikan.
Upaya tersebut jarang terjadi, tetapi bukan hal yang asing bagi pengusaha untuk menyampaikan keluhan seperti itu kepada NLRB, sebuah badan independen dari pemerintah federal yang menegakkan hukum ketenagakerjaan AS, khususnya yang berkaitan dengan perundingan bersama dan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil.
Dalam kasus yang jarang terjadi, NLRB akan ke pengadilan dan meminta putusan pengadilan sambil menunggu hasil kasus dewan, tetapi proses tersebut bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan.
ILA pada Kamis menanggapi, menyebut USMX sebagai mitra negosiasi yang buruk.
Awal minggu ini, pemimpin dan kepala perunding ILA Harold Daggett mengatakan dia telah menolak pendekatan USMX.
"Mereka menelepon saya beberapa kali setiap minggu untuk mencoba membuat ILA menerima paket upah yang sangat rendah," kata Daggett.
Sumber yang dekat dengan pembicaraan tersebut mengatakan ILA meminta kenaikan upah sebesar 77%, persentase yang disebut serikat pekerja sebagai dibesar-besarkan. Pakar industri memperkirakan bahwa kenaikan tersebut akan lebih tinggi daripada kenaikan 32% yang dimenangkan oleh serikat pekerja pelabuhan Pantai Barat tahun lalu.
Perusahaan yang mengandalkan pengiriman laut semakin khawatir bahwa 45.000 anggota ILA akan melakukan aksi mogok kerja dan menutup 36 pelabuhan yang menangani lebih dari separuh perdagangan laut AS untuk produk-produk seperti pisang, daging, obat resep, suku cadang mobil, bahan bangunan, dan pakaian.
Jika itu terjadi, penundaan dan biaya dapat meningkat dengan cepat , mengancam ekonomi AS dalam beberapa minggu menjelang pemilihan presiden AS, membebani jaringan pengiriman laut global yang sudah dikenai pajak, dan sejalan waktu membebani harga yang lebih tinggi kepada konsumen.
Ekonom di Oxford Economics memperkirakan bahwa pemogokan yang akan datang akan mengurangi produk domestik bruto AS sebesar $4,5 miliar hingga $7,5 miliar, atau 0,1% per tahun, untuk setiap minggu pemogokan.
Para pakar menambahkan pemogokan ini berpotensi membebani laporan ketenagakerjaan Oktober pada saat Bank Sentral AS sangat peka terhadap tanda-tanda kelemahan di pasar tenaga kerja.
Waktu pemogokan sensitif secara politis karena Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris akan menghadapi mantan Presiden Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November.
Seorang pejabat Gedung Putih pada Kamis menegaskan kembali bahwa Presiden Joe Biden tidak bermaksud untuk menggunakan undang-undang federal yang dikenal sebagai Undang-undang Taft-Hartley untuk mencegah pemogokan.
"Kami mendorong semua pihak untuk datang ke meja perundingan dan bernegosiasi dengan itikad baik," kata pejabat itu. "Pejabat senior dari Gedung Putih, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Transportasi sedang berhubungan dengan para pihak dan menyampaikan pesan kepada mereka secara langsung." [my/jm]
Forum