Setelah berbulan-bulan dilakukan penyelidikan komite DPR kini akan melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan, “Lewat penyelidikan kami, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika tentang apa yang diketahuinya terkait transaksi bisnis asing keluarganya.”
Pengumuman McCarthy itu datang setelah berbulan-bulan dirinya didesak oleh kelompok konservatif di DPR.
Scott Perry, ketua Freedom Caucus di DPR, mengungkapkan, “Saya rasa kalau warga negara biasa dituduh seperti apa yang dituduhkan pada presiden, maka dia sudah dihadapkan ke peradilan.”
Demokrat mengatakan pihak Republik tidak memiliki bukti apa-apa dari hal yang dituduhkan pada Biden setelah melakukan berbulan-bulan penyelidikan dimana puluhan ribu dokumen sudah diserahkan kepada penyelidik.
“Penyelidikan pemaksulan ini hal yang konyol. Rakyat Amerika ingin kita melakukan sesuatu yang memperbaiki hidup mereka, bukan melakukan perburuan sia-sia ini,” jelas Chuck Schumer, pemimpin mayoritas di Senat AS.
Pihak Republik memiliki mayoritas tipis di DPR, dengan selisih hanya lima kursi dari Demokrat.
Michael Thorning, Direktur dari Structural Democracy di Bipartisan Policy Center, mengatakan, “Mungkin saja pasal-pasal pemakzulan ini tidak pernah akan mencapai Senat. Dengan mayoritas tipis, tidak jelas bahwa pihak Republik bisa menyelesaikannya. Jelas mereka tidak akan memperoleh dukungan dari pihak Demokrat. Jadi mereka benar-benar harus bersatu. Dan kalau mereka kehilangan dukungan dari lima anggota Republik, mereka tidak akan bisa meloloskannya.”
Beberapa anggota Republik sudah mengungkapkan keprihatinan dengan penyelenggaraan penyelidikan ini menjelang tahun pemilihan 2024.
Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, yang di masa lalu mengatakan bahwa pemakzulan harus merupakan sebuah proses yang jarang dilakukan, tidak bersedia memberi komentar. “Agenda kita sudah penuh, misalnya meloloskan anggaran belanja kita,” jelasnya.
Pengumuman penyelidikan ini juga mengarah pada konflik antara DPR dan Gedung Putih, karena para anggota kongres harus bisa mencapai kesepakatan dengan Biden untuk mempertahankan operasi pemerintah pasca tenggat pendanaan pada 30 September.
Kalau kegiatan pemerintahan terhenti, Komite DPR ini juga tidak akan bisa melaksanakan penyelidikan pemakzulan ini. [jm/rd]
Forum