Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, pada Senin (21/5), berjanji bahwa pendukung pendahulunya, Imran Khan, yang diduga menyerang instalasi pertahanan ketika protes antipemerintah berlangsung di seluruh negara itu, akan diadili di pengadilan militer.
Sharif mengatakan kepada Dewan Nasional, majelis rendah parlemen, bahwa perusuh yang terlibat menjarah fasilitas sipil akan diadili secara terpisah di pengadilan antiterorisme.
“Beritahu saya, jika ini bukan sikap permusuhan langsung terhadap negara, lalu apa?” dia bertanya sambil menguraikan kembali beberapa kekerasan terhadap properti militer. “Karena itu, semua kasus ini akan diadili berdasarkan Undang-undang Militer,” kata Sharif. Ia mengacu pada platform yang khusus digunakan untuk mengadili personel militer dan musuh negara.
Janji sang perdana menteri itu datang di tengah kritik yang semakin besar dan tuntutan untuk meninjau ulang keputusan untuk menuntut warga sipil berdasarkan Undang-undang Militer Pakistan. Menurut para kritikus, pengadilan tersebut tidak akan memberi terdakwa persidangan yang adil.
Khan, politisi paling terkemuka di Pakistan menurut survei publik, dan partai oposisinya Tehreek-e-Insaf (PTI), yang merupakan partai terbesar di negara tersebut, telah menentang tuduhan itu.
Malahan, mantan perdana menteri berusia 70 tahun itu menyebut lembaga intelijen berada di balik serangan yang menarget pihak militer. Ia mengatakan lembaga itu menggunakan kekerasan untuk membenarkan penumpasan yang berlangsung secara nasional terhadap partainya untuk menjegal langkah mereka pada pemilu yang akan digelar pada musim gugur mendatang. [jm/ka/rs]
Forum