Perjalanan bisnis bagi warga negara Indonesia ke Australia akan dipermudah dalam upaya untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua negara menyusul kesepakatan yang dicapai pada Selasa (4/7) antara para pemimpin kedua negara.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Joko Widodo menyetujui perubahan visa, pendanaan inisiatif iklim, dan kemitraan pendidikan selama pembicaraan di Kebun Binatang Taronga, Sydney.
Albanese mengumumkan bahwa warga Indonesia akan dapat mengakses visa bisnis yang diperpanjang untuk Australia, meningkat dari tiga menjadi lima tahun, sementara pemegang e-paspor Indonesia akan diprioritaskan. Warga Indonesia juga akan dapat mengakses visa frequent traveler.
“Yang ini menawarkan validitas visa 10 tahun. Perubahan besar ini menghilangkan hambatan birokrasi untuk hubungan kita yang lebih dekat,” kata Albanese.
“Hari ini hubungan kita bergeser ke arah lain, negara kita terus memilih untuk semakin dekat.”
Albanese mengatakan Indonesia akan memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan kawasan Indo-Pasifik.
Jokowi, yang sedang dalam kunjungan tiga hari ke Australia, mengatakan kedua negara perlu bekerja sama dalam pengurangan emisi dan pengembangan baterai untuk kendaraan listrik. Indonesia telah mempertimbangkan untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai penjuru tanah air.
“Kami ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang stabil dan damai yang berfokus pada kolaborasi dan kerja sama yang konkret,” ujarnya.
Jokowi juga mendesak perusahaan-perusahaan swasta Australia untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di pulau Kalimantan.
Albanese mengumumkan paket baru untuk mendukung pengembangan ibu kota baru itu. Otoritas Ibu Kota Nasional Australia akan menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia.
Kunjungan Jokowi berlangsung sementara pemerintah federal Australia diperkirakan akan menyelesaikan rancangan strategi ekonomi Asia Tenggaranya hingga 2040 dalam beberapa pekan mendatang. [ab/uh]
Forum