Pengusaha menilai praktek korupsi di Indonesia sudah sulit ditolerir karena sudah mengakar diseluruh lini, termasuk untuk urusan bisnis.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, kalangan pengusaha baik lokal maupun asing sering bertanya ke Apindo mengenai iklim investasi di Indonesia dengan semakin maraknya praktek korupsi. Diakuinya terkadang Apindo berada dalam posisi yang sulit untuk menjelaskan karena kenyataannya praktek korupsi di Indonesia sangat parah.
"Ada dua masalah yang paling penting buat investor-investor itu. Satu kepastian hukum, yang kedua kestabilan politik. Kalau ini mereka anggap menjadi masalah (dan) tidak cepat diselesaikan, (pasti) mereka pelan-pelan akan menunda investmentnya. Ini tentu yang saya khawatirkan dan dikhawatirkan juga oleh pengusaha-pengusaha lain," kata Sofyan Wanandi. "Mereka tahu betul bagaimana (kondisi) di Indonesia (saat) ini dalam segala pemberitaan yang mereka baca (baik dari) dalam dan luar negeri,” tambahnya.
Sofyan Wanandi menegaskan Apindo mendukung KPK, karena tanpa KPK praktek korupsi akan lebih parah di negara ini. Menurutnya, jika saat ini KPK dinilai belum maksimal justru harus didukung agar maksimal dan bukan dilemahkan.
“Yang korupsi itu, paling hebat tentu dibirokrasi. Dengan adanya KPK, kita harapkan ya menjadi lebih efisienlah birokrasi kita sehingga korupsi dikurangi, high cost ekonomi kita bisa dikurangi," tambah pengusaha ini.
Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Chatib Basri mengakui persoalan hukum menjadi hal penting bagi iklim investasi di Indonesia karena hal tersebutlah yang selalu ditanyakan oleh para investor yang ingin berinvestasi.
“Yang selalu (menjadi) concern mereka adalah infrastruktur, kemudian dealing dengan local government (dan) kepastian hukum,” kata Kepala BKPM.
Pengamat hukum dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Saldi Isra, mengatakan jika tidak dilawan, masalah tindak pidana korupsi akan menjadi ganjalan utama bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Yang (ingin) merontokannya banyak sekali. Dia (KPK) harus perang dengan polisi kadang-kadang dengan penegak hukum lain, kadang-kadang perang dengan eksekutif, banyak juga perangnya dengan legislatif. Tapi itulah faktanya hari ini, back up untuk segera merdeka dari korupsi itu tidak sebesar yang kita bayangkan,” kata Saldi Isra
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, kalangan pengusaha baik lokal maupun asing sering bertanya ke Apindo mengenai iklim investasi di Indonesia dengan semakin maraknya praktek korupsi. Diakuinya terkadang Apindo berada dalam posisi yang sulit untuk menjelaskan karena kenyataannya praktek korupsi di Indonesia sangat parah.
"Ada dua masalah yang paling penting buat investor-investor itu. Satu kepastian hukum, yang kedua kestabilan politik. Kalau ini mereka anggap menjadi masalah (dan) tidak cepat diselesaikan, (pasti) mereka pelan-pelan akan menunda investmentnya. Ini tentu yang saya khawatirkan dan dikhawatirkan juga oleh pengusaha-pengusaha lain," kata Sofyan Wanandi. "Mereka tahu betul bagaimana (kondisi) di Indonesia (saat) ini dalam segala pemberitaan yang mereka baca (baik dari) dalam dan luar negeri,” tambahnya.
Sofyan Wanandi menegaskan Apindo mendukung KPK, karena tanpa KPK praktek korupsi akan lebih parah di negara ini. Menurutnya, jika saat ini KPK dinilai belum maksimal justru harus didukung agar maksimal dan bukan dilemahkan.
“Yang korupsi itu, paling hebat tentu dibirokrasi. Dengan adanya KPK, kita harapkan ya menjadi lebih efisienlah birokrasi kita sehingga korupsi dikurangi, high cost ekonomi kita bisa dikurangi," tambah pengusaha ini.
Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Chatib Basri mengakui persoalan hukum menjadi hal penting bagi iklim investasi di Indonesia karena hal tersebutlah yang selalu ditanyakan oleh para investor yang ingin berinvestasi.
“Yang selalu (menjadi) concern mereka adalah infrastruktur, kemudian dealing dengan local government (dan) kepastian hukum,” kata Kepala BKPM.
Pengamat hukum dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Saldi Isra, mengatakan jika tidak dilawan, masalah tindak pidana korupsi akan menjadi ganjalan utama bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Yang (ingin) merontokannya banyak sekali. Dia (KPK) harus perang dengan polisi kadang-kadang dengan penegak hukum lain, kadang-kadang perang dengan eksekutif, banyak juga perangnya dengan legislatif. Tapi itulah faktanya hari ini, back up untuk segera merdeka dari korupsi itu tidak sebesar yang kita bayangkan,” kata Saldi Isra
