Pertempuran hebat dilaporkan berlanjut pada Jumat (5/5) di ibu kota Sudan dan sekitarnya, meskipun gencatan senjata telah disepakati kedua pihak dalam konflik.
Militer Sudan dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) masing-masing tampaknya berupaya mengusir pihak lain keluar dari tengah kota Khartoum serta menguasai daerah-daerah di sekitar istana presiden dan markas besar militer.
Di Washington, Presiden AS Joe Biden mengecam kekerasan yang berlanjut. Ia menetapkan sanksi-sanksi untuk menghalangi orang Sudan yang menghambat gerakan ke arah demokrasi di negara itu melakukan transaksi finansial yang terkait dengan rekening atau properti di AS yang mungkin mereka miliki.
“Kekerasan yang terjadi di Sudan adalah tragedi – ini merupakan pengkhianatan terhadap keinginan jelas rakyat Sudan akan pemerintahan sipil dan transisi ke demokrasi,” kata Biden dalam sebuah pernyataan. “Kekerasan ini, yang telah merenggut nyawa ratusan warga sipil dan dimulai pada bulan suci Ramadan, tidak masuk akal. Ini harus diakhiri.”
Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyerukan diakhirinya pertempuran di Sudan. Dia juga menyerukan dukungan internasional bagi rakyat Sudan, yang ia katakan menghadapi bencana kemanusiaan.
“Bantuan harus diizinkan masuk Sudan, dan kami membutuhkan akses langsung dan aman untuk dapat mendistribusikannya ke orang-orang yang paling membutuhkannya,” kata Guterres pada konferensi pers di Nairobi, Kenya.
“Warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi, petugas bantuan dan aset mereka harus dihormati.”
“Situasi di Sudan perlahan-lahan menuju bencana, dan anak-anak semakin terperangkap dalam baku tembak,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russel dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Russell mengatakan UNICEF “telah menerima laporan bahwa 190 anak telah tewas dan 1.700 lainnya terluka di Sudan sejak konflik meletus hampir tiga pekan silam.” [uh/lt]
Forum