Komisi Penyelidik Independen PBB mengenai Suriah mengutuk pelanggaran mencolok HAM Internasional oleh semua pihak yang berperang di Suriah dan meminta agar mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan.
Dalam konflik Suriah yang memasuki tahun ketujuh, pembunuhan terus berlanjut dan tampaknya tanpa akhir. Ketua Komisi Paulo Pinheiro mengatakan kepada Dewan HAM bahwa pembunuhan terus terjadi, hanya tempatnya yang berbeda.
Dia mengatakan bahwa sekarang giliran Ghouta timur, pinggiran kota Damaskus yang berpenduduk hampir 400.000 orang, yang terkepung dan mengalami kelaparan yang disengaja dan pemboman tanpa henti.
Katanya, sebelum ini, kota Aleppo timur, Raqqa, Deir el-Zour, dan Madaya yang menjadi berita utama ketika warga sipil tidak mendapat bantuan kemanusiaan dan tewas dan cacat akibat serangan tanpa pandang bulu.
"Munculnya kembali kekerasan baru-baru ini menciptakan ilusi bahwa penyelesaian konflik itu hanya bisa melalui kemenangan militer. Pandangan ini didorong oleh keengganan negara-negara yang berpengaruh untuk menegakkan disiplin pada pihak-pihak yang bertikai dan menuntut keterlibatan serius mereka dalam mencari penyelesaian politik yang berkelanjutan," ungkap Pinheiro.
Pinheiro juga menyerukan segera diakhirinya serangan terhadap penduduk sipil, dan untuk mengirim makanan, air, obat-obatan, dan bantuan penting lainnya ke daerah yang terkepung dan sulit dijangkau, terutama penduduk yang menderita di Ghouta timur.
Pinheiro mengatakan hanya solusi politik yang akan mengakhiri konflik. Tapi dia memperingatkan tidak boleh ada amnesti atau pengampunan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran berat HAM, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam tanggapannya, Duta Besar Suriah Hussam Edin Aala membantah tuduhan dalam laporan tersebut, dan tuduhan-tuduhan itu berdasar pada sumber-sumber palsu dan sumber- sumber yang terkait dengan organisasi teroris, seperti White Helmets, sebuah kelompok sukarela penyelamat penduduk sipil. [sp/ii]
