JAKARTA —
Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/4), Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mengatakan, badan pengawas pemilu dan aparat hukum belum mampu menindak tegas praktek politik uang pada pileg 2014. Menurutnya kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan politik di Indonesia, dan tidak memberi pendidikan politik yang baik bagi generasi muda.
“Ini menjadi satu keprihatinan yang luar biasa, fenomena politik uang itu sudah sesuatu yang sangat nyata dan didepan mata, bahkan di depan mata para pengawas pemilu, tetapi kelihatannya memang seperti toleransi begitu saja, penyelamat pemilu 2014 adalah tindakan hukum, ” kata Hajriyanto Tohari.
Pada kesempatan sama, ekonom Partai Amanat Nasional, Didiek Rahbini berpendapat, seharusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia memanfaatkan kepercayaan dunia internasional yang menilai Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Menurut Didiek Rahbini, 90 persen demokrasi yang berjalan di Indonesia seharusnya berdampak positif terhadap sektor ekonomi. Dengan demikian ditambahkannya, kedepannya Indonesia mampu mengatasi kesenjangan dan kondisi tersebut dapat dimulai melalui proses pemilu yang bersih.
"Dengan segala kelemahan yang kita punyai dunia luar percaya kepada kita, dan itu harus dipegang karena kita ini kan negara yang bergaul secara internasional, dan politik luar negeri kita kuat, 90 persen dari demokrasi itu adalah ekonomi karena harus menjalankan politik kesejahteraan, politik APBN, politik pertanahan, politik industri, politik pertanian, politik macam-macam," kata Didiek Rahbini.
"Kalau ini tidak dijalankan kita akan sia-sia dan akan mengalami degradasi kepercayaan, yang sudah gagal dijalankan adalah politik kesejahteraan mengatasi kesenjangan, tapi pertumbuhan ekonomi karena kita bergaul secara internasional investasi masuk, jadi kedepan kalau kita memilih presiden salah dan juga berkoalisi salah, kemudian mengambil keputusan saja di DPR juga berat, ” tambahnya.
Belum terciptanya demokrasi banyak berdampak positif terhadap ekonomi menurut Didiek Rahbini, diantaranya tidak adanya satu suara antara DPR dan pemerintah untuk menekan beban subsidi energi dalam anggaran negara yang setiap tahun disusun pemerintah dan disetujui DPR.
“Membereskan masalah APBN, subsidi yang bengkak, memutuskan itu saja nggak bisa, nah kalau ini berlanjut berikutnya maka APBN kita rusak dan akan rusak,” papar Didiek Rahbini.
Pemilu legislatif 2014 tidak berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya juga disampaikan pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia khawatir kondisi serupa juga terjadi pada pemilu presiden Juli mendatang.
“Ketika kemudian partisipasi pemilih bisa meningkat dari pemilu ke pemilu, kemudian kita mengatakan pemilu kita lebih berkualitas, pemilu kita lebih berhasil, silahkan baca data-data di negara-negara maju, pemilu kita masih terjebak dalam sebuah lingkaran setan ketika unsur mobilisasi itu menjadi hal yang paling penting, jadi kita akan mengulang bahasan-bahasan sama setiap lima tahun,” kata Yunarto Wijaya.
“Ini menjadi satu keprihatinan yang luar biasa, fenomena politik uang itu sudah sesuatu yang sangat nyata dan didepan mata, bahkan di depan mata para pengawas pemilu, tetapi kelihatannya memang seperti toleransi begitu saja, penyelamat pemilu 2014 adalah tindakan hukum, ” kata Hajriyanto Tohari.
Pada kesempatan sama, ekonom Partai Amanat Nasional, Didiek Rahbini berpendapat, seharusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia memanfaatkan kepercayaan dunia internasional yang menilai Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Menurut Didiek Rahbini, 90 persen demokrasi yang berjalan di Indonesia seharusnya berdampak positif terhadap sektor ekonomi. Dengan demikian ditambahkannya, kedepannya Indonesia mampu mengatasi kesenjangan dan kondisi tersebut dapat dimulai melalui proses pemilu yang bersih.
"Dengan segala kelemahan yang kita punyai dunia luar percaya kepada kita, dan itu harus dipegang karena kita ini kan negara yang bergaul secara internasional, dan politik luar negeri kita kuat, 90 persen dari demokrasi itu adalah ekonomi karena harus menjalankan politik kesejahteraan, politik APBN, politik pertanahan, politik industri, politik pertanian, politik macam-macam," kata Didiek Rahbini.
"Kalau ini tidak dijalankan kita akan sia-sia dan akan mengalami degradasi kepercayaan, yang sudah gagal dijalankan adalah politik kesejahteraan mengatasi kesenjangan, tapi pertumbuhan ekonomi karena kita bergaul secara internasional investasi masuk, jadi kedepan kalau kita memilih presiden salah dan juga berkoalisi salah, kemudian mengambil keputusan saja di DPR juga berat, ” tambahnya.
Belum terciptanya demokrasi banyak berdampak positif terhadap ekonomi menurut Didiek Rahbini, diantaranya tidak adanya satu suara antara DPR dan pemerintah untuk menekan beban subsidi energi dalam anggaran negara yang setiap tahun disusun pemerintah dan disetujui DPR.
“Membereskan masalah APBN, subsidi yang bengkak, memutuskan itu saja nggak bisa, nah kalau ini berlanjut berikutnya maka APBN kita rusak dan akan rusak,” papar Didiek Rahbini.
Pemilu legislatif 2014 tidak berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya juga disampaikan pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia khawatir kondisi serupa juga terjadi pada pemilu presiden Juli mendatang.
“Ketika kemudian partisipasi pemilih bisa meningkat dari pemilu ke pemilu, kemudian kita mengatakan pemilu kita lebih berkualitas, pemilu kita lebih berhasil, silahkan baca data-data di negara-negara maju, pemilu kita masih terjebak dalam sebuah lingkaran setan ketika unsur mobilisasi itu menjadi hal yang paling penting, jadi kita akan mengulang bahasan-bahasan sama setiap lima tahun,” kata Yunarto Wijaya.
