Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Kamis (5/9) bahwa negaranya tidak akan menghentikan eksplorasi minyak dan gas (migas) di Laut Cina Selatan meskipun ada klaim dari Beijing bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran di wilayahnya.
Anwar mengatakan kegiatan eksplorasi Malaysia berada di dalam wilayahnya dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau bermusuhan dengan China, yang memiliki hubungan persahabatan dengan Malaysia.
“Tentu saja, kami harus beroperasi di perairan kami dan mengamankan keuntungan ekonomi, termasuk pengeboran minyak, di wilayah kami,” kata Anwar dalam konferensi pers yang disiarkan televisi di Vladivostok, Rusia, di mana dia sedang melakukan lawatan resmi.r area."
“Kami tidak pernah menutup kemungkinan untuk berdiskusi (dengan China). Namun bukan berarti kami harus menghentikan operasi di wilayah kami," imbuhnya.
Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pada Rabu (4/9) bahwa pihaknya akan menyelidiki kebocoran nota diplomatik rahasia dari Kementerian Luar Negeri China.
Dalam memo tersebut, yang dimuat oleh outlet berita Filipina, Beijing menegaskan bahwa eksplorasi minyak dan gas Malaysia di Laut China Selatan melanggar wilayahnya.
China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut di Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Tindakan China itu mempersulit upaya eksplorasi energi oleh beberapa negara tersebut.
Berdasarkan hukum internasional, ZEE tidak menentukan kedaulatan wilayah, teapi memberikan hak kedaulatan kepada suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dari perairan tersebut.
Perusahaan energi negara Malaysia, Petronas, atau Petroliam Nasional Berhad, mengoperasikan lapangan minyak dan gas di Laut China Selatan di ZEE Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, Petronas telah beberapa kali berpapasan dengan kapal-kapal China.
Anwar mengatakan China telah mengirimkan "satu atau dua" surat protes untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak Malaysia, tanpa memerinci secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah akan terus menjelaskan sikapnya kepada Beijing.
“Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak akan melanggar batas negara orang lain. Itu adalah kebijakan dan prinsip kami yang tegas,” ujarnya.
"Mereka tahu posisi kami.... Mereka mengklaim bahwa kami melanggar wilayah mereka. Bukan itu masalahnya. Kami bilang tidak, itu wilayah kami."
“Namun, jika mereka melanjutkan perselisihan, baiklah, kita harus mendengarkan, dan mereka juga harus mendengarkan.”
Pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada 2016 memutuskan bahwa klaim China atas sekitar 90 persen Laut China Selatan, yang dibuat melalui “sembilan garis putus-putus” berbentuk U di petanya, tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional. Beijing tidak mau mengakui putusan pengadilan itu. [ft/rs]
