Mogok makan yang dilakukan aktivis anti-korupsi Anna Hazare memasuki hari ketujuh. Ribuan orang berdatangan ke taman tempat ia melakukan protes itu di New Delhi untuk menunjukkan dukungan. Dokter mengatakan berat badannya turun lima kilogram tetapi ia dalam kondisi yang baik.
Hazare menghendaki pemerintah mencabut UU anti-korupsi yang diajukan ke parlemen dan meloloskan UU versi aktivis LSM menjelang tanggal 30 Agustus ini.
Di tengah memuncaknya tekanan dari aksi-aksi protes itu, PM India Manmohan Singh mengatakan UU anti-korupsi versi pemerintah yang disebut Lokpal adalah “naskah sementara” yang bisa diubah. Singh mengatakan mereka yang berbeda pendapat mengenai RUU itu harus mengikuti prosedur parlemen.
“Kami telah menegaskan bahwa siapa saja yang prihatin harus menyampaikan keprihatinan mereka mengenai berbagai aspek UU itu kepada perwakilan mereka di parlemen dan kepada Komite Tetap. Komite Tetap berwewenang untuk mengajukan amandemen apa saja. Kami membuka kesempatan untuk berdebat mengenai semua isu ini," ujar PM Singh.
Singh juga mengatakan meskipun lembaga pengawas korupsi mungkin bisa membantu, tapi itu saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mengatakan korupsi tidak bisa dihilangkan begitu saja dan kerumitan upaya menghilangkan korupsi tidak banyak diketahui orang.
Tetapi, aktivis-aktivis LSM yang bersemangat karena dukungan luas yang mereka terima dalam minggu-minggu ini tidak bergeming dari tuntutan mereka supaya ditunjuk seorang ombudsman atau penengah yang independen. Mereka menegaskan perdana menteri, pengadilan dan pejabat menengah, yang tidak tercakup dalam RUU itu harus diikutsertakan.
Seorang aktivis LSM di garis depan kampanye, Arvibd Kejriwal, menjelaskan kepada kerumunan masa mengapa RUU buatan pemerintah itu tidak akan menghilangkan korupsi kecil-kecilan yang merugikan warga biasa.
Ia mengatakan orang yang berurusan dengan kantor pemerintah, mereka harus menyogok kalau tidak mereka akan menghadapi berbagai hambatan. Ia mengatakan pekerjaan seperti mengeluarkan kartu pembagian, mengambil uang pensiun, akte kelahiran dan lainnya harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu kalau tidak petugasnya bisa dikenai sanksi.
Pemerintah tidak setuju melibatkan semua pejabat dan pegawai dalam pengawasan itu dengan mengatakan ini membutuhkan sistim baru yang luas. Pemerintah juga menekankan bahwa perdana menteri dan hakim yang bertugas saat ini kebal dari tuntutan apapun di negara-negara demokrasi Barat supaya mereka terperangkap dalam tuntutan hukum yang diajukan lawan-lawan politik mereka.
Kedua pihak telah mengatakan mereka mau berunding tetapi belum ada tanda-tanda untuk memulai perundingan resmi.
