Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kamis (22/7) mendesak Uni Eropa untuk secara "serius" mengkaji proposal Inggris agar merombak kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dengan Irlandia Utara, namun menghadapi perlawanan segera dari Brussels.
Kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Johnson mengemukakan dalam sebuah pembicaraan telepon bahwa apa yang disebut protokol Irlandia Utara itu "tidak bisa dipertahankan" dan membutuhkan "perubahan signifikan".
Dalam sebuah dokumen setebal 28 halaman yang diterbitkan hari Rabu (21/7), pemerintahan Johnson menuntut Uni Eropa untuk merundingkan kembali protokol Irlandia Utara itu setelah terjadi huru-hara dan gangguan bisnis di provinsi tersebut.
"Ia mendesak Uni Eropa untuk mengkaji proposal itu dengan serius dan bekerjasama dengan Inggris," kata seorang juru bicara Downing Street tak lama setelah percakapan tersebut.
Namun dalam cuitan yang dirilis pada waktu yang hampir bersamaan, von der Leyen mengungkapkan telah menjelaskan oposisi blok kawasan itu untuk meninjau ulang pakta tersebut, yang mulai berlaku pada awal tahun ini.
"Uni Eropa akan terus bekerja secara kreatif dan fleksibel dalam kerangka Protokol itu," von der Leyen menjelaskan lebih lanjut. "Tetapi kami tidak akan melakukan negosiasi ulang."
Dalam proposalnya, London tidak secara langsung menangguhkan protokol itu, yang mensyaratkan pemeriksaan barang yang masuk dari daratan Inggris, dan sebaliknya menyerukan "perubahan signifikan".
Inggris menuntut agar EU untuk waktu yang tidak ditentukan menghapus masa tenggang ad-hoc untuk pemeriksaan tertentu di perbatasan dan membekukan tindakan hukum yang dikenakan terhadap Inggris karena ketidakpatuhan, sebagai bagian dari " sebuah kurun waktu diam" yang memungkinkan penyelenggaraan perundingan yang baru.
Inggris juga menginginkan masukan yang lebih banyak terkait peraturan yang diadopsi di provinsi tersebut dan penghapusan peran pengawasan oleh Pengadilan Eropa.
Pengaturan ini dinegosiasikan untuk menghindari kehadiran perbatasan fisik nyata dengan Irlandia, yang memungkinan Irlandia Utara bertahan di pasar tunggal Uni Eropa.
Irlandia Utara, yang menderita konflik sektarian selama tiga dekade sampai sebuah persetujuan damai tercapai pada tahun 1998, digoncang oleh kekerasan tahun ini, sebagian disebabkan oleh penentangannya terhadap protokol tersebut.
Banyak kelompok yang mendukung persatuan dengan Inggris menilai protokol itu menciptakan sebuah perbatasan de facto di Laut Irlandia dengan daratan Inggris, dan sebagai akibatnya mereka merasa dikhianati, sementara banyak bisnis terutama supermarket kesulitan untuk beradaptasi dengan aturan-aturan baru itu. [mg/jm]
