Pengadilan tertinggi di Thailand, Rabu (2/12), membebaskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dari tuduhan karena tinggal di sebuah rumah milik tentara setelah ia pensiun dari militer. Kasus itu bisa membuatnya dipecat dari jabatannya dan memberinya jalan keluar dari krisis politik yang telah menyelimuti negara kerajaan itu.
Para demonstran pro-demokrasi, yang telah mendesak Prayuth untuk mundur, segera berkumpul di sebuah perempatan utama di Bangkok setelah pengadilan konstitusi mengambil keputusan yang berpihak padanya.
Majelis hakim yang beranggotakan sembilan orang dengan suara bulat memutuskan bahwa keputusan Prayuth untuk tinggal di sebuah kediaman yang didanai tentara dari uang pajak rakyat setelah ia pensiun sebagai panglima militer pada akhir 2014 bukan konflik kepentingan dan tidak melanggar “aturan hukum apapun." Oleh karena itu, “ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri.”
Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer yang kini memusatkan perhatian pada kemarahan mahasiswa, mengambil alih ke kekuasaan pada 2014 lewat kudeta, dan bertekad akan mempertahankan kerajaan dan menciptakan perdamaian dan persatuan di negara yang terpecah itu.
Enam tahun kemudian Thailand terpecah belah di mana kerajaan – yang tidak tersentuh – kini menjadi fokus utama seruan reformasi.
Keputusan pengadilan itu disambut dengan kemarahan ribuaan demonstran, yang berpawai di pienggiran Bangkok hingga Rabu malam, sambil meneriakkan kalimat “hancurlah bersama kediktatoran, hidup demokrasi!” [em/pp]
