Sekitar 100 ribu orang berkumpul di Warsawa pada Minggu (10/10) untuk menunjukkan dukungan terhadap keanggotaan Polandia di Uni Eropa. Di antara yang hadir adalah Donald Tusk – mantan presiden Dewan Eropa, yang sekarang memimpin partai oposisi Civic Platform.
“Apa yang mendorong kita semua ke sini pada hari ini? Sebuah pengadilan semu, sekelompok penyamar dengan jubah yudisial, yang atas perintah pemimpin partai, melanggar konstitusi, memutuskan untuk mencabut Polandia dari Uni Eropa," katanya.
Aksi-aksi unjuk rasa dipicu setelah majelis hakim di pengadilan tertinggi Polandia pada pekan lalu memutuskan bahwa konstitusi nasional lebih utama dari hukum Uni Eropa. Padahal, supremasi hukum Uni Eropa merupakan landasan hukum blok tersebut. Pejabat Uni Eropa pada hari Senin mengancam akan memberi sanksi terhadap Polandia.
“Kami sekarang sedang menunggu keputusan baru dari Pengadilan (Uni Eropa) tentang situasi di Polandia, juga kemungkinan sanksi keuangan harian," ujar Didier Reynders, komisioner Kehakiman Uni Eropa.
Denda-denda itu bisa mencapai lebih dari $1 juta per hari. Kasus hukum ini awalnya diajukan Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki. Ia menolak menerapkan dua keputusan Pengadilan Uni Eropa pada bulan Juli, yang menuduh pemerintah Polandia melakukan campur tangan politik dalam sistem peradilan negara itu.
Morawiecki telah membantah hal itu dan menyatakan bahwa Polandia tidak berniat keluar dari Uni Eropa. Melalui unggahan di Facebook, ia menyebut gagasan tersebut ‘mitos yang berbahaya.’
Massa pendukung pemerintah Polandia lantas menggelar aksi unjuk rasa tandingan dan mengatakan bahwa pemerintah sudah tepat untuk menantang Uni Eropa. Salah satunya, Zygmunt Miernik, menuturkan: “Mereka mendapatkan hak-hak yang tidak berhak mereka miliki, dan mereka semakin ingin ikut campur.”
Lantas, seberapa besar kemungkinan Polandia meninggalkan Uni Eropa?
“Ancaman Polexit – keluarnya Polandia dari Uni Eopa – terlalu dibesar-besarkan. Polandia adalah negara, di mana lebih dari 80 persen penduduknya mendukung keanggotaan Uni Eropa. Polandia sangat bergantung pada pasar internal dan juga dana Uni Eropa, termasuk dana pemulihan (COVID-19) yang disepakati tahun lalu," ujar Piotr Buras dari Dewan Eropa urusan Hubungan Luar Negeri.
Dana pemulihan COVID itu bernilai $66 miliar (Rp938,4 Triliun). Uni Eropa telah mengancam akan menahan uang itu, kecuali Polandia menerapkan perubahan pada sistem peradilannya.
Polandia dan beberapa negara anggota lain, termasuk Hungaria, telah berulang kali bentrok dengan Uni Eropa terkait supremasi hukum, kebebasan media dan hak-hak minoritas.
“Pertarungan kita saat ini pada dasarnya tentang akankah Uni Eropa membiarkan hal ini terjadi, bahwa pemerintahan-pemerintahan populis, otokratis mengabaikan standar Eropa dan hukum Eropa yang dapat menyebabkan erosi pada fondasi Uni Eropa," kata Piotr Buras.
Fondasi itu telah terguncang oleh keputusan Polandia. Para pejabat Uni Eropa mengatakan blok itu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip inti, jika tidak, berisiko runtuh. Namun sejauh ini, pemerintah Polandia hanya menunjukkan sedikit tanda perubahan arah. [rd/jm]
