Polisi Amerika Serikat Didesak Lakukan Pencegahan Penembakan Massal

Badan Amerika yang bertugas melindungi presiden Amerika Serikat dan para pejabat tinggi lainnya menginginkan penegak hukum negara bagian dan lokal untuk berbuat lebih banyak guna menghentikan potensi ancaman agar tidak meningkat menjadi kekerasan.

Mereka berusaha menunjukkan kepada badan-badan kepolisian di seluruh Amerika berbagai cara untuk melakukan upaya tersebut.

Pusat Penilaian Ancaman Nasional (National Threat Assessment Center/NTAC) yang merupakan bagian dari Secret Service (Dinas Rahasia) Amerika Serikat, Rabu (16/10) mengeluarkan panduan baru, yang mendorong badan-badan penegak hukum untuk membuat unit-unit khusus guna menangani perilaku mengancam dalam kasus-kasus yang menimbulkan kekhawatiran signifikan, meskipun perilaku terkait tidak ada hukum yang dilanggar.

Panduan tersebut secara khusus menyerukan kepada badan-badan kepolisian untuk mendirikan apa yang disebut NTAC sebagai unit penilaian ancaman perilaku yang dapat menilai potensi bahaya dan kemudian menyediakan sumber daya untuk memastikan individu-individu bersangkutan mendapatkan bantuan sebelum mereka melakukan kekerasan.

“Hasil penelitian kami terus menunjukkan bahwa dalam banyak kasus kekerasan massal atau bentuk kekerasan terarah lainnya, perilaku penyerang disaksikan oleh warga sekitar, yang sebagian berusaha melaporkan kekhawatiran mereka kepada pejabat keselamatan publik,” kata Lina Alathari, direktur NTAC, saat memberikan keterangan kepada para wartawan sebelum panduan tersebut dirilis.

“Sayangnya, banyak komunitas tidak memiliki sistem terstruktur untuk menerima, mengevaluasi, dan menanggapi laporan ini dengan cara yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan atau tragedi,” katanya.

Permintaan NTAC agar lembaga-lembaga penegak hukum mencari cara untuk bersikap lebih proaktif bukanlah hal baru.

Laporan pada Januari 2023 yang menganalisis 173 serangan massal yang selama periode lima tahun mendesak masyarakat untuk mempermudah para saksi untuk melaporkan kekhawatiran mereka dan memungkinkan intervensi lebih awal dari konselor krisis dan layanan sosial.

Namun, panduan terbaru ini muncul saat para pejabat keamanan nasional bersiap menghadapi potensi kekerasan.

Penilaian ancaman tahunan Departemen Keamanan Dalam Negeri tahun 2025, yang dikeluarkan bulan lalu, memperingatkan, “Lingkungan ancaman terorisme di Amerika Serikat selama tahun depan akan tetap tinggi."

“Ancaman tersebut akan terus bercirikan terutama oleh pelaku tunggal atau sel-sel kecil yang termotivasi untuk melakukan kekerasan oleh kombinasi keluhan rasial, agama, gender, atau anti-pemerintah; teori konspirasi; dan faktor-faktor yang bersifat pribadi,” tambahnya.

Secret Service sendiri telah menanggapi dua upaya pembunuhan yang tidak terkait terhadap mantan presiden dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Badan itu menuai kritik karena gagal mencegah salah satu calon pembunuh melepaskan delapan tembakan dan melukai Trump sebelum ia dihentikan.

Penyelidik dalam kasus tersebut mengatakan bahwa pria bersenjata berusia 20 tahun yang akhirnya ditembak mati itu telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meneliti berbagai cara pembunuhan dan menganggap mantan presiden tersebut sebagai “target peluang.”

Panduan baru yang diterbitkan pada hari Rabu (16/10) ini bertujuan untuk menunjukkan kepada badan-badan kepolisian cara mengenali tanda-tanda peringatan dengan lebih cepat dan menemukan cara untuk melakukan intervensi.

“Secara historis, kami telah melihat bahwa penegak hukum di Amerika Serikat terkadang merasa terbatas dalam apa yang dapat mereka lakukan saat menanggapi laporan ancaman atau perilaku lain yang mengkhawatirkan, terutama manakala perilaku tersebut tidak melibatkan aktivitas kriminal,” kata Asisten Kepala NTAC Steven Driscoll.

“Publikasi ini merupakan panduan paling komprehensif yang pernah dibuat tentang cara mengadaptasi dan mengoperasionalkan model Penilaian Ancaman Perilaku Secret Service untuk digunakan oleh badan-badan penegak hukum negara bagian dan lokal,” katanya.

Beberapa lembaga penegak hukum negara bagian telah mengadopsi model Secret Service tersebut.

Biro Investigasi Negara Bagian North Carolina membentuk unit penilaian ancaman analisis perilaku setelah penembakan tahun 2018 yang menewaskan 17 orang di Parkland, Florida. Unit tersebut bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan sistem universitas di negara bagian itu untuk mencegah potensi serangan.

Negara bagian Hawaii juga telah membentuk tim untuk melakukan intervensi dalam kasus potensi kekerasan. Ibu kota Amerika Serikat, Washington, DC, juga memiliki program serupa.

“Metodologi penilaian ancaman perilaku telah terbukti efektif dalam menjaga keamanan masyarakat berkali-kali,” kata Driscoll. “Pencegahan berhasil dilakukan setiap hari, dan untungnya, ini adalah kisah yang tidak pernah kita diberitakan, ketika semua orang (yang tadinya berpotensi terancam) bisa pulang dengan selamat.”

Sebagai contoh, Driscoll merunjuk pada studi NTAC tahun 2021 yang mengamati 67 insiden di mana serangan terhadap sekolah dapat dihindari karena siswa dan anggota masyarakat melaporkan tanda-tanda peringatan sehingga pihak berwenang dapat melakukan intervensi sebelum ada yang terluka.

Meskipun demikian, NTAC mengatakan tidak memiliki data tentang berapa banyak komunitas yang memiliki unit penilaian ancaman perilaku. Dan para pejabat khawatir bahwa terlalu banyak lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal tidak memiliki akses ke program yang memungkinkan mereka untuk turun tangan ketika ancaman telah diidentifikasi tetapi tidak ada hukum yang dilanggar. Namun, pendanaan federal sebenarnya telah tersedia.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan telah memberikan hampir $90 juta (sekitar 1,4 triliun rupiah) melalui Program Hibah Pencegahan Kekerasan dan Terorisme sejak 2020.

Alathari dari NTAC mengatakan unit-unit khusus tersebut dapat efektif, bahkan ketika sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terbatas.

“Unit penilaian perilaku dapat bervariasi ukurannya,” katanya menanggapi pertanyaan dari VOA. “Sebuah lembaga dengan sumber daya terbatas untuk membentuk unit semacam ini dapat memulai dengan hanya menunjuk satu petugas pencegahan kekerasan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, informasi untuk mengelola situasi yang mungkin berkisar pada potensi kekerasan.” [lt/ab]