Para pemimpin politik Somalia kembali berselisih mengenai perombakan kabinet, yang menyebabkan PBB memperingatkan agar mereka memusatkan perhatian pada pembangunan lembaga-lembaga yang kredibel untuk memajukan negara.
Para pengamat mengatakan tahun depan merupakan masa yang sangat penting untuk menstabilkan kemajuan yang dicapai Somalia baru-baru ini setelah situasi tanpa hukum yang berlangsung selama beberapa dekade.
Kontroversi mulai timbul hari Senin (3/11), ketika utusan PBB untuk Somalia Nicholas Kay mengatakan ia prihatin mengenai tuduhan bahwa anggota parlemen disuap sebagai imbalan atas suara mereka dalam voting untuk menggulingkan perdana menteri.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyatakan memahami keprihatinan PBB, tetapi menyerukan kepada masyarakat internasional agar menghormati hak Somalia untuk menentukan sendiri masa depannya dan membiarkan para pemimpin Somalia menyelesaikan perbedaan pendapat mereka.
Pertikaian politik antara Presiden Mohamud dan Perdana Menteri Abdiweli Sheikh Ahmed berawal dua minggu lalu setelah perdana menteri Ahmed melakukan perombakan abinet. Termasuk di antara yang terkena dampak adalah sekutu dekat presiden dan Menteri Peternakan Farah Sheikh Abdulkadir.
Presiden Hassan Sheikh Mohamud menyebut perombakan kabinet itu batal demi hukum, memicu perselisihan yang makin terbuka antara kedua pemimpin itu dan pendukung mereka di parlemen.
Perpecahan seperti ini telah melanda politik Somalia selama bertahun-tahun. Tapi anggota parlemen Somalia dan mantan menteri konstitusi Abdirahman Hosh mengatakan, adalah baik bahwa para pemimpin Somalia berselisih paham dan menyebutnya sebagai bagian dari proses demokrasi.
Hosh menambahkan pada akhirnya para politisi harus menyelesaikan perbedaan mereka.
"Perdebatan para pemimpin politik adalah hal yang baik bagi kita. Para pemimpin yang selalu setuju dalam segala hal adalah tidak baik bagi negara. Politik itu sendiri adalah bersatunya orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda, tetapi ketika ada perpecahan maka harus ditemukan solusi untuk menyesaikan perbedaan-perbedaan tersebut," ujarnya.
Beberapa pengamat politik menyalahkan konstitusi Somalia atas terus berlanjutnya pertikaian antara presiden dan perdana menteri.
James Smith seorang analis independen mengatakan kepada VOA dengan cara apapun pertikaian terbaru ini akan berakhir, pemerintah tidak banyak memiliki waktu untuk membangun lembaga-lembaga yang kredibel dan mempersiapkan pemilihan tahun 2016.
"Saya diam-diam optimis pertikaian ini akan dapat diselesaikan tanpa runtuhnya kabinet, tanpa penggantian perdana menteri. Saya kira ada kesadaran bahwa kesabaran rakyat dan juga kesabaran para donor, hampir habis. Jika perlu waktu tiga bulan lagi untuk mencari perdana menteri baru maka banyak orang akan merasa frustrasi," ungkap Smith.
Sementara Abdirahman Hosh setuju bahwa pemerintah Somalia menghadapi banyak masalah lain yang lebih penting, dan tidak bisa kehilangan lebih banyak waktu lagi akibat pertikaian politik internal.
