Pemilihan kepala daerah atau Pilkada akan dilangsungkan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Solo, Jawa Tengah. Kapolresta Solo Kombes Pol. Achmad Lutfi mengatakan ada sekitar dua ribu aparat gabungan yang dilibatkan untuk mengamankan jalannya pemungutan suara.
“Ya kita siapkan aparat gabungan lebih dari 2 ribu personil dari Polisi, TNI, Linmas, hingga satpol PP. Kita intensifkan pengaman wilayah dengan patroli keamanan. Untuk keluarga Presiden Jokowi terdaftar sebagai pemilih di TPS Manahan Solo, pengamanan jelas berstandar VVIP. Jelas yang terlibat dalam pengamanan ini Paspampres, TNI, dan kepolisian,” kata Lutfi.
Juru bicara KPUD Solo Suryo Baruno menyatakan siap 100% untuk melangsungkan pilkada, tidak saja dalam soal keamanan tetapi juga logistik.
“Pilkada Solo kita sudah siap 100 persen, logistik tersedia semua, 3 ribu lembar surat suara yang rusak sudah diganti dengan yang baru..total surat suara ada sekitar 400 ribu lembar, seribu TPS, dua ribu bilik suara, dua ribu kotak suara, dua ribu botol tinta, dan dokumen Pilkada lainnya. Ada juga seribu template atau lempengan berhruf braille untuk pemilih tuna netra..satu TPS satu template..Kita salurkan atau distribusikan ke lokasi TPS,” papar Suryo.
Sementara itu, ketika berkunjung ke Solo akhir pekan lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan aparat siap mengamankan Pilkada, termasuk di daerah rawan konflik.
“Untuk pengamanan Pilkada, kita sudah siapkan personil pengamanan. Kita juga sudah petakan daerah yang rawan konflik antara lain Jawa timur, Kalimantan Tengah, Manado, Papua, NTB, Jambi. Kita sudah siapkan personil tambahan ke daerah tersebut. Semoga Pilkada berjalan aman, saat ini sudah memasuki masa tenang,” ungkap Badrodin.
Juru bicara KPU, Sigit pamungkas, ketika mengecek kesiapan logistik Pilkada di KPU Solo, akhir pekan lalu, mengatakan ada beberapa daerah yang mengganjal proses pilkada serentak.
Sigit menjelaskan, “Indonesia secara keseluruhan, hasil yang kita pantau logistik Pilkada sudah siap. Hanya, ada beberapa daerah yang bermasalah dengan proses pencalonan yang dicoret atau dibatalkan KPU setempat, karena proses persyaratan pencalonan yang tidak terpenuhi, KPU masih memproses logistik pemilihan."
Selanjutnya, Sigit juga memaparkan mengenai permasalahan yang masih dihadapi di lapangan.
"Prosentase kesiapan KPU sekitar 98 persen. Yang menjadi masalah sejauh pendeteksian kita adalah pada daerah-daerah yang KPU membatalkan pencalonan, antara lain daerah itu ada Boven Digul, Bone Bolango, dan Kota Manado. Tiga daerah ini kan calonnya oleh KPU calonnya dinyatakan salah satunya tidak memenuhi syarat..ini juga karena KPU Daerah melanggar aturan KPU, ketidaknetralan KPU daerah, sehingga surat suara Pilkada yang terlanjur sudah jadi, direvisi menjadi hasil penetapan yang baru..surat suaranya berbeda dengan hasil sebelumnya diganti,” tuturnya.
Ditambahkannya KPU menyoroti ketersediaan logistik pilkada di daerah-daerah terpencil sekalipun, termasuk di Yahukimo Papua. [ys/em]
