Sidang pertama kabinet baru pemerintahan Presiden Joko Widodo, dilakukan di Istana Negara, di Jakarta, Rabu (20/8). Berbagai masalah yang harus segera diselesaikan, disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para menteri. Presiden menegaskan hal yang harus menjadi perhatian khusus adalah serapan anggaran negara, yang menurut presiden masih lambat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi lambatnya serapan anggaran negara, kepada VOA di Jakarta, Jumat, aktivis dari Indonesia Budget center, Arif Nur Alam menilai banyak sosok menteri yang dipilih presiden kurang tepat menempati posisinya sehingga kinerjanya tidak maksimal. Menurutnya hanya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang sejak awal mampu menunjukkan kinerja sesuai jabatannya. Kondisi tersebut ditambahkannya butuh ketegasan presiden untuk terus mengingatkan para menteri agar bekerja fokus, efektif dan tepat sasaran.
“Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kementerian dia bekerja sebenarnya apa tujuannya itu nggak dia tahu, memang kerja keras ini konsekuensi Presiden Jokowi, harus ada upaya inisiatif yang intensif bagi presiden untuk mengakomodasi tim dia di kementerian,” jelas Arif Nur Alam.
Arief Nur Alam berpendapat kementerian yang butuh perhatian khusus terkait penggunaan anggaran negara adalah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN merupakan program induk yang disusun oleh Bappenas dan harus dilanjutkan oleh kementerian lain.
“Maka harus di push Bappenas betul-betul mampu mengkonsolidasikan RPJMN, ini harus terkonsolidasi dengan menteri keuangan, proyek-proyek yang berpotensi pemborosan, proyek beraroma ke arah politisasi dalam konteks Pilkada itu bisa terdeteksi lebih awal,” lanjutnya.
Hingga saat ini dari total anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp 1.984,1 trilyun, diantaranya untuk belanja modal sebesar Rp 290 trilyun. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung kinerja kementerian dan lembaga negara dan yang sudah terserap 20 persen.
Hal itu yang dipertanyakan Presiden Joko Widodo kepada para menteri dan presiden meminta agar para menteri tidak banyak bekerja di luar program yang berkaitan dengan penyerapan anggaran.
“Masih kecil sekali, sudah mau Agustus akhir masih 20 persen, hati-hati jangan kemana-mana dulu, urus ini yang namanya penyerapan anggaran, ini nanti berkaitan sekali dengan pertumbuhan ekonomi, ini sudah dari Januari dulu saya sampaikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jadi sekali lagi konsentrasi kepenyerapan anggaran, duitnya ada,” pesan Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan lambatnya serapan anggaran tidak hanya pada kementerian melainkan juga pada pemerintah daerah. Untuk membangun perekonomian nasional menurut menteri keuangan butuh kerjasama pemerintah pusat dan daerah agar program yang dikerjakan sinergi.
“Tapi juga yang paling penting daerah juga sadar bahwa uang yang ditransfer ke mereka itu bukan uangnya pemerintah daerah, itu adalah uang dari masyarakat daerah, haknya masyarakat daerah, Rp 273 trilyun nganggur di bank daerah per Juni tahun ini berarti ada hak rakyat di daerah yang ditahan oleh pemerintah daerah, jadi harus ada solusi juga dari pemerintah daerah selain dukungan dari pemerintah pusat,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
