Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyebut Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Selasa (20/8) yang membahas tantangan kompleks yang dihadapi Timur Tengah, Pompeo menyerukan “pemikiran segar” untuk menyelesaikan “masalah lama.” Sebagian peserta menyalahkan kekuatan regional dan internasional, termasuk Amerika Serikat, karena menambah ketegangan di wilayah itu dengan gerakan unilateral masing-masing yang egois.
Ancaman nuklir Iran, perang yang menghancurkan di Suriah dan Yaman, konflik lama antara Israel dan Palestina, dan ketimpangan ekonomi di Timur Tengah mendominasi pembicaraan hari Selasa (20/8) di Dewan Keamanan PBB.
Pompeo mengatakan program nuklir Iran dan tindakannya di Selat Hormuz merupakan ancaman bagi dunia, dan bahwa campur tangannya di Irak, Lebanon, Suriah dan Yaman membawa “konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan” di kawasan itu.
Menlu Pompeo menambahkan, “Jelas, dari Aleppo sampai ke Aden, dari Tripoli sampai ke Teheran kerja sama yang lebih besar di Timur Tengah diperlukan lebih dari sebelumnya. Kita perlu pemikiran segar untuk menyelesaikan masalah lama.”
Pompeo mengatakan Amerika Serikat dan Polandia telah membentuk tujuh kelompok kerja untuk menangani isu-isu keamanan dan lain-lainnya dalam prakarsa perdamaian yang disebut “Proses Warsawa.”
Rusia telah menolak proses itu dan menyebutnya sebagai langkah unilateral dan tidak diplomatis.
Dmitry Polyanskiy, wakil utusan Rusia di PBB, mengatakan, “Kami tidak bisa puas dengan situasi di mana imbauan untuk Iran agar duduk di meja perundingan disertai dengan penghinaan langsung, provokasi dan sanksi yang merendahkan.”
Utusan dari Rusia itu mengatakan sanksi Amerika terhadap Iran melanggar hukum internasional dan telah membuat perekonomian negara itu macet. Polyanskiymengatakan sikap agresif Amerika itu, termasuk penghinaan dan ultimatum berkontribusi pada kekacauan di seluruh kawasan itu.
Utusan dari Jerman mengatakan peningkatan gerakan sepihak telah memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Dia menyerukan diadakannya koordinasi upaya internasional dan juga mendesak para pemimpin regional agar menghormati hak asasi manusia rakyat mereka sendiri.
Andreas Michaelis, Menteri Luar Negeri Jerman menjelaskan, “Negara-negara di kawasan itu sendiri yang mesti menciptakan lingkungan politik yang memungkinkan rakyat mereka menjalani kehidupan tanpa rasa takut akan penindasan dan penyiksaan, kelaparan dan kekerasan dan sebaliknya memberi mereka keamanan, martabat, dan kebebasan.”
Para utusan internasional mengimbau semua pihak agar menghormati perjanjian internasional dan resolusi PBB, terutama yang menyerukan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Mereka menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk pembangunan ekonomi di beberapa wilayah yang paling bergejolak dan mengidentifikasi kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan dan populasi muda yang terus bertambah. [lt/uh]
