Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap mencalonkan diri sebagai calon presiden 2019-2024. Ia juga mendeklarasikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampinginya pada pemilihan presiden 2019.
Deklarasi calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan di Kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Kamis malam ini dihadiri oleh Ketua Umum partai-partai koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Tidak hadir dalam deklarasi tersebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang sebelumnya menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres mendatang.
Prabowo menyatakan bahwa proses penetapan calon wakil presiden ini tidaklah mudah. Perundingan kata Prabowo terus dilakukannya terhadap partai-partai pendukungnya termasuk partai Demokrat tetapi membentuk koalisi tidaklah mudah, banyak yang perlu dipertemukan.
Prabowo menuturkan, sejak awal Gerindra, PAN, dan PKS telah membentuk suatu koalisi secara de facto. Koalisi tersebut tambahnya telah bersama sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Menurutnya koalisi ini dibentuk untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah-masalah mendasar bangsa Indonesia.
"Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memetuskan dan memberi kepercayaan kepada saya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju sebagai presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan Sandiaga Uno akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Sandiaga merupakan Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurut Prabowo, Sandiaga Uno akan maju sebagai calon independen.
Nama Sandiaga Uno muncul di detik-detik terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya santer terdengar nama Agus Harimurti Yudhoyono yang diajukan Partai Demokrat dan Salim Segaf Aljufrie yang diajukan PKS. Salim juga merupakan kandidat yang diajukan melalui ijtima' ulama, selain Ustadz Abdul Somad. PAN pun mengajukan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres Prabowo.
Menurut Prabowo, Sandiaga Uno merupakan solusi yang diambilnya. PKS dan PAN menerima keputusan tersebut.
Pencalonan Sandi ini diduga yang membuat hubungan Partai Gerindra dan Partai Demokrat mamanas. Rabu malam, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arif sempat menuangkan kekesalannya terkait sikap Prabowo melalui cuitannya. Andi menuding Sandiaga Uno membayar mahar sebesar Rp500 milliar kepada PKS dan PAN demi mendapat kursi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Kita tidak pernah selingkuh dengan siapapun karena kami yakin pak Prabowo seorang jenderal yang punya hitungan yang bagus dan ini momentum dia untuk menang. Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional tetapi dilihat calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya 'Jenderal Kardus'. Jenderal kardus itu jenderal yang tidak mau mikir," ujar Andi Arif.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno membantah adanya pemberian uang Rp500 miliar dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.
"Saya belum pernah dengar ada komitmen tersebut , rasanya tidak pernah ada jadi tentu saya tidak bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan cuitan tersebut karena memang pembahasan itu memang tidak pernah ada dengan PAN," tukas Eddy.
Melalui akun twitternya, Andi Arief menyebut setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan Partai Demokrat yaitu: (i) menolak pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres karena dinilai melanggar etik berkoalisi, (ii) dijadikannya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo, (iii) dan apabila pencalonan AHY ditolak maka harus ada figur alternatif cawapres Prabowo, serta (iv) sikap Partai Demokrat akan diputuskan pada hari Jumat (10/8) pagi. [fw/em]
