Intensitas pertemuan para pemimpin partai politik kian meningkat menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 4-10 Agustus mendatang. Mereka berupaya menjalin rasa saling percaya dan merundingkan kesepakatan pembentukan koalisi.
Hal ini juga menjadi agenda utama pertemuan yang tidak biasa antara Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung pada Selasa (24/7) malam di kediaman SBY di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ini merupakan pertemuan pertama SBY-Prabowo sejak tahun lalu.
Dalam pertemuan tertutup selama hampir dua jam itu ikut hadir Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Rachmawati Soekarnoputeri.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan, SBY mengatakan adalah hal logis bagi setiap partai untuk mencalonkan salah satu kadernya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi dia menekankan pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden bukan harga mati.
"Bagi Partai Demokrat, cawapres itu bukan harga mati. Yang penting kalau kita berkoalisi, pasangan capres dan cawapres yang paling tepat, yang paling baik, yang rakyat yakin lima tahun ke depan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," kata SBY.
SBY menjelaskan ada tiga isu utama yang dibahas dalam pertemuannya dengan Prabowo, yaitu bahwa kedua pihak berkomitmen agar pemilu 2019 berlangsung secara damai, jujur, dan adil.
SBY dan Prabowo menyerukan kepada pemerintah, aparat intelijen, kepolisian, dan militer untuk benar-benar netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2019. Kedua pun berharap agar negara menjamin kebebasan berbicara seperti dijamin oleh konstitusi dan undang-undang selama kampanye pemilu berlangsung.
Jika Pemilu 2019 benar-benar berlangsung damai, jujur, dan adil, SBY menekankan semua pihak wajib mengakui dan menerima siapa pun yang menjadi pemenang.
Selain soal pemilu, kedua tokoh ini juga membahas perkembangan situasi nasional, terutama yang dihadapi dan dialami oleh rakyat Indonesia. Menurutnya ada lima sektor yang menjadi sorotan, di antaranya soal perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
SBY dan Prabowo berpendapat sekitar seratus juta penduduk Indonesia tergolong kalangan menengah ke bawah makin turun daya beli dan pendapatan mereka. SBY dan Prabowo mengharapkan supaya penegakan hukum dilaksanakan secara adil, tidak tebang pilih, bebas dari intervensi, dan tidak menjadi alat politik.
Keduanya juga berharap agar implementasi konstitusi, undang-undang, dan sistem kektatangeraan berlangsung sebagaimana mestinya. Oleh karena itu SBY dan Prabowo menyerukan independensi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terjaga.
Kedua tokoh juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan, kerukunan sosial, dan sikap antiradikalisme; dan setuju untuk tidak membiarkan ekstremisme, radikalisme, dan kekerasan terjadi di Indonesia. Namun SBY dan Prabowo menolak Islamofobia dan sikap terlalu memudah mencap sebuah komunitas sebagai kelompok radikal. SBY dan Prabowo sepakat menjalankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menolak munculnya ideologi lain untuk menggantikan Pancasila dan konstitusi.
Isu lain lanjut SBY yang dibahas adalah soal kemungkinan membangun koalisi Gerindra dengan Demokrat dan partai-partai lain dalam pemilihan presiden tahun depan. Dia menambahkan jalan untuk berkoalisi dengan Gerindra terbuka lebar karena keduanya sama-sama memahami dan sepakat tentang persoalan rakyat dan apa yang diharapkan oleh rakyat setelah Pemilu 2019.
SBY mengatakan setelah pertemuan Selasa malam itu, Demokrat dan Gerindra akan terus berkoordinasi untuk membahas secara lebih mendalam kemungkinan untuk berkoalisi.
SBY mengakui pernah selama setahun menjajaki kemungkinan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau menjalin koalisi buat kepentingan Pemilu 2019. Namun dia menambahkan iklim kondusif, rasa saling percaya, dan rasa saling menghormati tidak tercipta di antara kedua pihak.
"Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa ada di dalam, tetapi saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan menuju ke koalisi itu. Koalisi terbangun apabila iklimnya baik, kesediaan untuk saling berkoalisi juga ada, muncul trust, respect dan lain-lain dan itu menurut saya yang menjadi hambatan sekarang ini," tandas SBY.
Menurut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, ia dan SBY sama-sama prihatin dengan kondisi dan perkembangan negara, terutama keadaan ekonomi. Dia mengklaim dari hasil perjalanan keliling Indonesia selama ini, dirinya menangkap rakyat ingin perubahan dan pemerintahan baru yang lebih mampu, terutama dalam mengelola perekonomian.
Pada kesempatan itu, Prabowo memuji kepemimpinan SBY selama dua periode 2004-2014. Ia mengaku justru risau dengan pemerintahan Joko Widodo saat ini, terutama terkait keberadaan badan-badan usaha milik negara BUMN.
"Yang jelas, waktu Beliau (SBY) memimpin, BUMN-BUMN dalam keadaan baik. Sekarang kita risau karena menurut pendapat saya BUMN-BUMN adalah pertahanan terakhir ekonomi Republik Indonesia. Jadi kalau BUMN terancam, negara kita terancam," tutur Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan SBY itu juga atas sepengetahuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). [fw/em]
