Presiden Afghanistan Hamid Karzai membuka sidang parlemen pertama negara itu, mengakhiri pertikaian politik selama seminggu dengan anggota-anggota parlemen yang baru terpilih yang mengancam akan bersidang dengan atau tanpa Karzai. Upacara pembukaan sidang parlemen di Kabul itu dilakukan empat bulan setelah negara itu melaksanakan pemilihan parlemen kedua pasca-Taliban.
Presiden Hamid Karzai bermaksud menunda pembukaan sidang parlemen selama sebulan untuk mengulur waktu bagi sidang pengadilan khusus yang menyelidiki tuduhan adanya kecurangan luas dalam pemilihan bulan September.
Tetapi para anggota parlemen yang baru terpilih menampik penyelidikan itu menyebutnya tidak sah dan tidak konstitusional.
Para anggota parlemen itu mengancam memulai sidang parlemen hari Minggu lalu tanpa Presiden Karzai, sementara masyarakat internasional yang dipimpin PBB juga mengecam penundaan pembukaan sidang parlemen itu.
Pemimpin Afghanistan itu mengalah di bawah tekanan dan menyetujui pengambilan sumpah ke-249 anggota Wolasi Jirga, atau DPR.
Dalam pidatonya, Presiden Karzai meminta para anggota parlemen baru itu mengesampingkan perbedaan-perbedaan mereka dan memperlihatkan persatuan nasional untuk membantu menstabilkan negara itu. Ia mengatakan Afghanistan telah mendapat kemajuan dalam 10 tahun terakhir di bidang politik maupun ekonomi.
Namun, Karzai juga mengakui jalan untuk mencapai Afghanistan yang stabil dan kuat, panjang dan sulit. Ia juga berjanji bahwa pasukan keamanan negara itu akan sanggup mengambil alih tanggung jawab keamanan dari pasukan asing yang dipimpin NATO dalam empat tahun.
Berbicara kepada VOA melalui telepon, seorang perempuan anggota parlemen Afghanistan, Fauzia Kofi, mengatakan parlemen yang berfungsi sangat penting bagi upaya menstabilkan negeri itu.
Kofi mengatakan, “Parlemen akan punya waktu untuk membahas isu-isu penting, seperti penarikan pasukan asing, kestabilan politik yang merupakan tanggung jawab pemerintah, dan hubungan politik luar negeri kita dengan mitra-mitra strategis kita. Semua isu ini harus dibahas di parlemen dan harus disetujui oleh DPR.”
Banyak pihak mengatakan karena Presiden Karzai adalah wakil etnis Pashtun yang merupakan mayoritas penduduk negeri itu, ia nampaknya tidak senang dengan komposisi parlemen baru di mana sejumlah besar anggotanya berasal dari kelompok minoritas Tajikistan dan Hazara.
Pembentukan pengadilan khusus oleh presiden untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan kecurangan dilihat sebagai upaya untuk mendiskualifikasi lebih banyak lagi calon anggota parlemen supaya bisa diadakan pemilihan ulang.
