Presiden baru Iran mengajukan kabinetnya kepada parlemen pada hari Minggu (11/8) untuk mendapatkan mosi percaya, demikian laporan media pemerintah Iran. Presiden mengusulkan diplomat pragmatis berpengalaman Abbas Araqchi sebagai menteri luar negeri pada saat ketegangan regional meningkat.
Presiden Masoud Pezeshkian membentuk kabinetnya pada saat risiko eskalasi konflik di Gaza meningkat menjadi perang regional yang lebih luas. Perkembangan ini terjadi, setelah pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin kelompok Islamis Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran dan komandan militer Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut, yang menimbulkan ancaman pembalasan terhadap Israel.
Setelah kematian Presiden Ebrahim Raisi yang berhaluan garis keras dalam sebuah kecelakaan helikopter pada bulan Mei, Pezeshkian memenangkan pemilu yang dipercepat bulan lalu dengan janji untuk meningkatkan hubungan dengan dunia, mempromosikan kebijakan luar negeri yang pragmatis, dan melonggarkan pembatasan-pembatasan sosial di dalam negeri.
Susunan kabinet yang diusulkan Pezeshkian membutuhkan persetujuan anggota parlemen dan ketua parlemen Mohammad Baqer Qalibaf mengatakan bahwa komisi-komisi parlemen akan mulai meninjau mempertimbangkan para kandidat pada hari Senin (12/8).
Araqchi, 61 tahun, yang merupakan duta besar Iran untuk beberapa negara, termasuk Jepang, berperan penting dalam menegosiasikan perjanjian nuklir Teheran tahun 2015 dengan enam negara kuat dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian keluar dari perjanjian itu pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran.
Araqchi kemudian memimpin para negosiator Iran dalam upaya multilateral - yang pada akhirnya tidak berhasil - untuk menghidupkan kembali pakta tersebut melalui diplomasi tidak langsung dengan Washington sebelum ia digantikan oleh Ali Bagheri Kani yang berhaluan keras pada tahun 2021.
Kekuasaan presiden di Republik Islam itu dibatasi oleh kekuasaan Pemimpin Tertinggi, yang menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, menunjuk kepala kehakiman, dan memiliki keputusan terakhir atas kebijakan-kebijakan besar.
Ketegangan antara Iran dan Barat telah meningkat karena program nuklir Teheran yang berkembang pesat dan ancamannya untuk "menghukum keras" Israel atas pembunuhan Haniyeh.
Teheran dan Hamas menuduh Israel sebagai pelakunya, meskipun Israel tidak mengaku atau membantah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.
Secara terpisah, presiden Iran mencalonkan Mohsen Paknezhad sebagai menteri perminyakan. Dia telah menjabat sebagai wakil menteri perminyakan dan mengawasi sumber daya hidrokarbon antara tahun 2018 dan 2021.
Pezeshkian juga mencalonkan Farzaneh Sadeq sebagai menteri jalan raya dan transportasi. Jika disetujui oleh parlemen, ia akan menjadi menteri perempuan kedua dalam sejarah Republik Islam itu.
Menteri pertama perempuan pertama ditunjuk pada tahun 2009 oleh Mahmoud Ahmadinejad, seorang tokoh garis keras yang menjabat sebagai presiden pada saat itu.
Menurut susunan yang diusulkan presiden, menteri Intelijen di bawah pemerintahan Raisi, Esmail Khatib, akan mempertahankan posisinya di kabinet yang baru. [my/lt]
Forum