JAKARTA —
Menanggapi berbagai kritik soal permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kabut asap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan jika menyangkut kedaulatan negara Indonesia tidak takut kepada negara manapun.
Berbicara di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu (26/6), Presiden mengatakan anggapan bahwa seolah-olah pemerintah takut kepada Singapura dan Malaysia terkait masalah kabut asap adalah keliru.
“Apa yang saya ikuti, pembicaraan di sosial media, ada yang keliru menangkap apa yang pemerintah lakukan. Menganggap kita (pemerintah) ini dianggap takut kepada tetangga-tetangga kita. Takut kepada Singapura, takut kepada Malaysia. Tidak ada itu. Kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah dan kepentingan-kepentingan nasional yang lain tidak pernah ada kompromi,” ujarnya.
Presiden menambahkan, permohonan maaf kepada masyarakat Singapura dan Malaysia semata-mata adalah bentuk keprihatinan dalam konteks kabut asap akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau. Presiden kembali menekankan, kabut asap yang muncul itu bukanlah karena faktor kesengajaan dari Indonesia.
“Dan permintaan maaf dalam konteks itu menurut saya tidak berlebihan. Tetapi pada saat yang sama saya katakan bahwa tentulah apa yang terjadi sekarang ini bukan kesengajaan. Tidak ada niat Indonesia untuk membikin susah tetangga-tetangganya,” ujarnya.
Presiden berharap permintaan maaf soal kabut asap jangan dibawa ke isu lainnya. Ia juga mengatakan pemerintah terus berjuang dan berdiplomasi untuk memastikan tenaga kerja Indonesia di Malaysia diberikan hak-haknya dan tidak ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
Sementara itu, untuk membantu pemadaman titik api di provinsi Riau, TNI/Polri telah mengirimkan lebih kurang 2.000 personelnya untuk mendukung upaya pemadaman api yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik tingkat pusat maupun daerah. BNPB, selain menurunkan sekitar 3.000 an orang personelnya, juga menyiapkan empat helikopter untuk mendukung jumlah helikopter dari TNI Angkatan Udara untuk melakukan pengeboman air langsung ke titik api.
Sebelumnya pada Selasa, Presiden Yudhoyono memimpin apel Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta. Apel itu dihadiri sejumlah pejabat mulai dari Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, serta ribuan prajurit TNI dari tiga angkatan dan kepolisian. Presiden juga telah memutuskan meningkatkan status bencana kebakaran hutan di provinsi Riau menjadi bencana berstatus darurat.
Berbicara di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu (26/6), Presiden mengatakan anggapan bahwa seolah-olah pemerintah takut kepada Singapura dan Malaysia terkait masalah kabut asap adalah keliru.
“Apa yang saya ikuti, pembicaraan di sosial media, ada yang keliru menangkap apa yang pemerintah lakukan. Menganggap kita (pemerintah) ini dianggap takut kepada tetangga-tetangga kita. Takut kepada Singapura, takut kepada Malaysia. Tidak ada itu. Kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah dan kepentingan-kepentingan nasional yang lain tidak pernah ada kompromi,” ujarnya.
Presiden menambahkan, permohonan maaf kepada masyarakat Singapura dan Malaysia semata-mata adalah bentuk keprihatinan dalam konteks kabut asap akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau. Presiden kembali menekankan, kabut asap yang muncul itu bukanlah karena faktor kesengajaan dari Indonesia.
“Dan permintaan maaf dalam konteks itu menurut saya tidak berlebihan. Tetapi pada saat yang sama saya katakan bahwa tentulah apa yang terjadi sekarang ini bukan kesengajaan. Tidak ada niat Indonesia untuk membikin susah tetangga-tetangganya,” ujarnya.
Presiden berharap permintaan maaf soal kabut asap jangan dibawa ke isu lainnya. Ia juga mengatakan pemerintah terus berjuang dan berdiplomasi untuk memastikan tenaga kerja Indonesia di Malaysia diberikan hak-haknya dan tidak ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
Sementara itu, untuk membantu pemadaman titik api di provinsi Riau, TNI/Polri telah mengirimkan lebih kurang 2.000 personelnya untuk mendukung upaya pemadaman api yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik tingkat pusat maupun daerah. BNPB, selain menurunkan sekitar 3.000 an orang personelnya, juga menyiapkan empat helikopter untuk mendukung jumlah helikopter dari TNI Angkatan Udara untuk melakukan pengeboman air langsung ke titik api.
Sebelumnya pada Selasa, Presiden Yudhoyono memimpin apel Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta. Apel itu dihadiri sejumlah pejabat mulai dari Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, serta ribuan prajurit TNI dari tiga angkatan dan kepolisian. Presiden juga telah memutuskan meningkatkan status bencana kebakaran hutan di provinsi Riau menjadi bencana berstatus darurat.