Presiden Iran Hassan Rouhani, Rabu (3/2) mengesampingkan perubahan terhadap perjanjian nuklir negara itu dengan negara-negara berpengaruh dunia, serta menolak seruan untuk memperluas persyaratan mengenai kesepakatan itu dan memasukkan negara-negara di kawasan.
Presiden AS Joe Biden telah menyatakan dukungan bagi kembalinya AS ke perjanjian tersebut, tetapi telah menegaskan bahwa Teheran harus lebih dulu mematuhi perjanjian sepenuhnya dan mempertimbangkan perluasan kesepakatan di luar isu-isu nuklir.
Saingan Iran di kawasan, Arab Saudi, juga menginginkan peran dalam pembicaraan mengenai kesepakatan itu pada masa mendatang.
“Tidak ada klausul JCPOA yang akan berubah. Ketahuilah. Dan tak satupun akan ditambahkan ke JCPOA,” kata Rouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi. JCPOA, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, adalah nama resmi kesepakatan tersebut.
Trump menarik keluar AS dari JCPOA dan memberlakukan sanksi-sanksi melumpuhkan terhadap Iran pada 2018, dan mempertahankan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap negara tersebut.
Iran setahun kemudian menanggapinya dengan secara bertahap menghentikan kepatuhannya terhadap sebagian besar komitmen nuklir pentingnya dalam perjanjian itu, yang menetapkan janji bantuan ekonomi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Senin (1/2) meminta Uni Eropa agar mengoordinasikan upaya selaras dari Washington dan Teheran guna memulihkan persetujuan tersebut, menyusul kebuntuan diplomatik mengenai siapa yang akan bertindak lebih dahulu.
Zarif mengatakan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell harus memainkan peran dalam kapasitasnya sebagai koordinator perjanjian tahun 2015 itu, yang juga melibatkan Inggris, Perancis dan Jerman, serta Rusia dan China.
Tetapi juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan masih terlalu dini untuk menerima proposal semacam itu, seraya mengulangi seruan kepada Iran agar lebih dulu mematuhi kembali perjanjian tersebut. [uh/ab]
