Tautan-tautan Akses

Presiden Israel Desak Pemerintah Batalkan Rencana Reformasi Yudisial


Presiden Israel Isaac Herzog terlihat saat pertemuan di Washington, DC, pada 25 Oktober 2022. (Foto: Stefani Reynolds via REUTERS)
Presiden Israel Isaac Herzog terlihat saat pertemuan di Washington, DC, pada 25 Oktober 2022. (Foto: Stefani Reynolds via REUTERS)

Presiden Israel Isaac Herzog pada Senin (27/3) meminta PM Benjamin Netanyahu untuk membatalkan rencana merombak peradilan negara itu, sementara serikat pekerja terbesar Israel melancarkan aksi mogok untuk memprotes perubahan yang diusulkan.

Herzog mencuit bahwa keamanan, ekonomi dan masyarakat Israel semuanya terancam, dan bahwa demi persatuan, ia meminta pemerintah agar “segera menghentikan proses legislatif.”

Ia mendesak legislator dari koalisi yang berkuasa dan partai-partai oposisi agar memprioritaskan warga Israel, seraya mengatakan bahwa ini adalah saatnya bagi kepemimpinan dan tanggung jawab.

Polisi Israel membubarkan demonstran yang memblokir jalan raya selama protes terhadap rencana pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Tel Aviv, Israel, Senin, 27 Maret 2023.
Polisi Israel membubarkan demonstran yang memblokir jalan raya selama protes terhadap rencana pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Tel Aviv, Israel, Senin, 27 Maret 2023.

Selain serikat pekerja Histadrut yang melakukan pemogokan, serikat dokter utama juga mengumumkan aksi mogok sebagai protes terhadap rencana perombakan peradilan dan penerbangan dari bandara internasional utama Israel dibatalkan.

Pernyataan Herzog itu muncul beberapa jam setelah puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di berbagai daerah di seluruh penjuru negara itu untuk menyuarakan penolakan terhadap keputusan Netanyahu memecat menteri pertahanannya.

Menteri tersebut, Yoav Galant, telah menyatakan tentangannya terhadap rencana reformasi peradilan pemerintah, yang mencakup kontrol eksekutif terhadap penunjukan para hakim Mahkamah Agung dan mengizinkan pemerintah untuk mengesampingkan putusan pengadilan dengan mayoritas sederhana.

Galant memperingatkan dalam pernyataan di televisi pada Sabtu lalu bahwa perpecahan terkait isu tersebut “merembes ke dalam badan-badan militer dan keamanan,” menjadi ancaman keamanan bagi negara.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson menyatakan keprihatinan atas situasi itu dalam pernyataan hari Minggu, dengan mengatakan perkembangan di Israel menunjukkan “kebutuhan mendesak untuk kompromi.”

“Masyarakat demokratis diperkuat oleh pengawasan dan keseimbangan, dan perubahan mendasar bagi sistem demokrasi harus dilakukan dengan basis dukungan rakyat yang seluas-luasnya,” kata Watson. “Kami terus mendesak para pemimpin Israel untuk menemukan kompromi sesegera mungkin. Kami percaya inilah jalan terbaik bagi Israel dan seluruh warganya.” [uh/ab]

Forum

XS
SM
MD
LG