Tautan-tautan Akses

Presiden Jokowi Lantik 3 Pemimpin Sementara KPK


Para pemimpin KPK, dari kiri ke kanan: Adnan P. Praja, Indriyanto Seno Adji, Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi dan Zulkarnain di Istana Negara (20/2). (VOA/Andylala Waluyo)
Para pemimpin KPK, dari kiri ke kanan: Adnan P. Praja, Indriyanto Seno Adji, Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi dan Zulkarnain di Istana Negara (20/2). (VOA/Andylala Waluyo)

Taufiqurrahman Ruki mengatakan lembaganya berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo, Jumat (20/2) melantik tiga pemimpin sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara Jakarta, menggantikan para pejabat sebelumnya yang sebagian dijadikan sebagai tersangka oleh polisi.

Taufiqurahman Ruki dan Johan Budi Sapto Pribowo diangkat menjadi ketua KPK sementara menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto -- keduanya dijadikan tersangka oleh polisi dalam kisruh antara KPK dan Kepolisian, sementara Indriyanto Seno Adji menggantikan Busyro Muqoddas yang masa jabatannya sudah selesai.

Taufiqurrahman mengatakan tidak ada tugas khusus yang bersifat pribadi, melainkan agar penggantian pemimpin baru dapat berjalan baik.

"Kita ke depan akan lebih kompak. Simbolnya di situ. Kalian awasi kita.. Pesan saya (buat calon koruptor) Taufiq kembali!" ujarnya pada wartawan.

Taufiqurrahman mengatakan lembaganya berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia. Seputar kelanjutan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, pasca dikabulkannya gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK, ia mengatakan, KPK akan mempelajari hal tersebut dan memutuskan langkah selanjutnya seperti apa.

"Tentunya akan menjadi kewajiban kita sebagai penyidik untuk menyelesaikannya. Kita liat nanti penyelesaiannya seperti apa. Oleh karena itu saya sangat bersyukur ada Pak Indrianto Seno Adji seorang profesor hukum pidana yang mengerti betul. Ada Pak Zulkarnain mantan jaksa yang berpengalaman. Ada pak Adnan Pandu mantan pengacara," ujarnya.

"Masalah hukum bagi kami tidak menjadi masalah. Kasus demi kasus akan kami selesaikan. Tentunya dengan alokasi waktu yang tersedia. Tanpa koordinasi semuanya tidak akan bisa dijalankan."

Calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti berjanji akan memperbaiki komunikasi antara Polri dengan KPK untuk kemudian memberantas koruosi di indonesia.

"Kita berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua kalau sudah selesai, tentu kita akan bersinergi untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan kerjasama yang lebih baik," ujarnya.​

Sementara itu, mantan ketua KPK Busyro Muqoddas memberi penilaian positif pada ketiga pemimpin sementara KPK. Meski mengaku tidak begitu mengenai salah satu calon, yaitu Indriyanto Seno Adji, tetapi Busyro mengatakan bahwa ketiganya memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan KPK.

“Ketiga-tiganya kompeten. Masuknya nama Johan Budi itu juga menggambarkan pilihan yang sangat tepat karena Johan sebagai orang lama, dia hidup dalam tradisi KPK yang independensinya handal. Dia bersama Pak Ruki dan Pak Seno Adji bisa melakukan tahapan awal, baik internal maupun eksternal. Saya optimis dengan nama-nama ini," ujarnya di Yogyakarta.

Busyro berpesan bahwa upaya pelemahan terhadap institusi ini akan terus berlangsung. Proses pelemahan ini terjadi secara masif dan terstruktur sejak beberapa tahun terakhir, ujarnya.

Khusus kepada Badrodin Haiti yang dipilih Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri baru, Busyro meminta agar menjaga komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Sekarang pilihan untuk Pak Badrorin adalah bagaimana menunjukkan komitmennya tidak hanya selaku pribadi, tetapi sebagai calon Kapolri yang mendapatkan amanat dari presiden untuk menunjukan komitmen supaya bisa mengembalikan kepercayaan rakyat, khususnya kepada aparat kepolisian," ujarnya.

Terkait upaya pihak kepolisian untuk menambah jumlah tersangka dari pihak KPK dalam berbagai kasus berbeda, Busyro menilai langkah semacam itu sebagai hal yang tolol. Masyarakat sipil akan terus bergerak dan membela KPK jika hal itu dilakukan, dan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian akan turun sampai ke titik terendah, tambahnya.

Recommended

XS
SM
MD
LG