Presiden Meksiko bersitegang dengan Mahkamah Agung hanya seminggu setelah menjabat setelah para hakim menghalangi sebuah UU yang akan mengurangi upah sektor publik, salah satu janji utama kampanyenya, kantor berita Associated Press melaporkan.
Presiden Andres Manuel Lopez Obrador menuduh para hakim mementingkan dompet mereka sendiri dan gagal memahami "realita baru" yang diusung pemerintahannya.
"Mereka sendiri memutuskan bahwa mereka akan tetap menerima upah luar biasa besar dan berlebihan sampai $29.000per bulan -- mereka yang memberi keadilan," keluh Lopez Obrador kepada para wartawan, Sabtu (8/12), sebelum mengulangi salah satu kalimat favoritnya: "Tidak boleh ada pemerintah kaya dengan rakyat yang miskin."
Pembekuan UU itu membangkitkan pertanyaan mengenai rencana anggaran pemerintah 2019, yang tenggatnya 15 Desember. [vm]
