JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak menjauhkan diri dari kampanye hitam serta kompetisi yang mengumbar keburukan dan kebencian menjelang pemilihan umum 2014.
Dalam sambutannya saat menghadiri perayaan nasional Tahun Baru Imlek 2564 di Jakarta, Selasa (19/02) malam, Presiden menyatakan keprihatinannya terhadap kegaduhan politik yang mulai muncul sejak awal 2013 ini.
“Tingginya kasus-kasus korupsi, kongkalikong, aksi-aksi kekerasan, fitnah, caci maki, dan berbagai pemberitaan yang mengumbar keburukan, adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita jauhkan cara-cara berpolitik yang tidak patut, seperti kampanye hitam atau black campaign atau cara-cara lain yang buruk,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat agar meningkatkan solidaritas bersama tanpa memandang adanya perbedaan etnis, agama maupun pandangan politik. Presiden juga mengatakan bahwa pemilihan umum adalah instrumen mendasar bagi kelangsungan kepemimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono, pengamat Politik dari The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar kepada VOA mengatakan Presiden harus merangkul media untuk memaparkan hasil-hasil kinerjanya.
“Menjelang 2014, partai atau pemimpin siapapun itu pastinya menjadi sorotan publik. Dan apalagi kalo kita lihat masih ada masalah-masalah yang muncul seperti masalah korupsi yang melibatkan pengurus partai atau pejabat negara, tentunya menjadi perhatian dari masyarakat. Ketika Presiden terlihat sibuk terserap di situ, wajar jika masyarakat berpikir sebenarnya seperti apa sih kepemimpinannya. Tentu ini harus bisa dijelaskan oleh kalangan istana atau oleh Presiden sendiri,” ujarnya.
Budayawan Benny Susetyo kepada VOA mengaku heran dengan pernyataan Presiden terkait kegaduhan politik. Menurut Benny, kegaduhan politik itu justru muncul dari para pejabat negara yang tidak bisa melepaskan dirinya dari aktivitas partai politik. Hal-hal inilah menurut Benny yang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
“Persoalannya adalah kalau yang (duduk) diatas itu bisa memberikan keteladanan dan mampu mengurus rakyatnya, kegaduhan politik itu tidak akan ada. Di Indonesia ini terjadi standar ganda. Dalam arti etika berpolitiknya itu tidak dijalankan secara konsekuen jadi akhirnya menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
“Pejabat publik kita selama ini bermain dua standar selama kepentingan politik praktis (partai politik) masuk dalam kekuasaan. Maka sebenarnya, pejabat publik harus berani melepaskan jabatan dari politik. Selama ia tidak melepaskan itu, kegaduhan politik akan terus terjadi menjelang pemilu 2014.”
Pejabat negara dan petinggi partai, terutama dari Partai Demokrat, banyak yang menyita perhatian publik karena kasus-kasus korupsi. Selain persidangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh, ada juga kasus korupsi proyek wisma atlet di Hambalang yang menyeret Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga anggota dewan pembina partai Demokrat Andi Malarangeng, sebagai tersangka.
Dalam kasus Hambalang ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus menyelidiki dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
KPK juga tengah menyidik kasus korupsi impor daging sapi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menetapkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Dalam sambutannya saat menghadiri perayaan nasional Tahun Baru Imlek 2564 di Jakarta, Selasa (19/02) malam, Presiden menyatakan keprihatinannya terhadap kegaduhan politik yang mulai muncul sejak awal 2013 ini.
“Tingginya kasus-kasus korupsi, kongkalikong, aksi-aksi kekerasan, fitnah, caci maki, dan berbagai pemberitaan yang mengumbar keburukan, adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita jauhkan cara-cara berpolitik yang tidak patut, seperti kampanye hitam atau black campaign atau cara-cara lain yang buruk,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat agar meningkatkan solidaritas bersama tanpa memandang adanya perbedaan etnis, agama maupun pandangan politik. Presiden juga mengatakan bahwa pemilihan umum adalah instrumen mendasar bagi kelangsungan kepemimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono, pengamat Politik dari The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar kepada VOA mengatakan Presiden harus merangkul media untuk memaparkan hasil-hasil kinerjanya.
“Menjelang 2014, partai atau pemimpin siapapun itu pastinya menjadi sorotan publik. Dan apalagi kalo kita lihat masih ada masalah-masalah yang muncul seperti masalah korupsi yang melibatkan pengurus partai atau pejabat negara, tentunya menjadi perhatian dari masyarakat. Ketika Presiden terlihat sibuk terserap di situ, wajar jika masyarakat berpikir sebenarnya seperti apa sih kepemimpinannya. Tentu ini harus bisa dijelaskan oleh kalangan istana atau oleh Presiden sendiri,” ujarnya.
Budayawan Benny Susetyo kepada VOA mengaku heran dengan pernyataan Presiden terkait kegaduhan politik. Menurut Benny, kegaduhan politik itu justru muncul dari para pejabat negara yang tidak bisa melepaskan dirinya dari aktivitas partai politik. Hal-hal inilah menurut Benny yang tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
“Persoalannya adalah kalau yang (duduk) diatas itu bisa memberikan keteladanan dan mampu mengurus rakyatnya, kegaduhan politik itu tidak akan ada. Di Indonesia ini terjadi standar ganda. Dalam arti etika berpolitiknya itu tidak dijalankan secara konsekuen jadi akhirnya menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
“Pejabat publik kita selama ini bermain dua standar selama kepentingan politik praktis (partai politik) masuk dalam kekuasaan. Maka sebenarnya, pejabat publik harus berani melepaskan jabatan dari politik. Selama ia tidak melepaskan itu, kegaduhan politik akan terus terjadi menjelang pemilu 2014.”
Pejabat negara dan petinggi partai, terutama dari Partai Demokrat, banyak yang menyita perhatian publik karena kasus-kasus korupsi. Selain persidangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh, ada juga kasus korupsi proyek wisma atlet di Hambalang yang menyeret Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga anggota dewan pembina partai Demokrat Andi Malarangeng, sebagai tersangka.
Dalam kasus Hambalang ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus menyelidiki dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
KPK juga tengah menyidik kasus korupsi impor daging sapi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menetapkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin yang diduga terlibat dalam kasus ini.
