JAKARTA —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat mendadak Senin (20/5) di kantor Presiden Jakarta, terkait peristiwa longsor di terowongan Big Gossan Mil 74 kawasan pertambangan PT Frepoort Indonesia di Papua. Presiden menginstruksikan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta jajaran terkait termasuk PT Freeport Indonesia untuk segera melakukan investigasi terkait peristiwa itu.
“Kita akan laksanakan investigasi secara menyeluruh apa yang menyebabkan… apakah bencana alam? Apakah karena faktor teknologi? Atau ada faktor kelalaian petugas dan sebagainya. Harus ketemu,” ujarnya.
“Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada PT Freeport Indonesia dan jajaran Kementrian ESDM, Kementrian Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi dan pihak terkait lainnya, agar sekali lagi melakukan pengecekan terhadap semua usaha tambang kita. Bukan cuma Freeport tetapi juga Aneka Tambang dan lainnya. Cek sekali lagi apakah masih dalam keadaaan aman kuat dan diduga tidak mengalami permasalahan apapun.”
Presiden Yudhoyono sebelumnya memerintahkan jajaran kementrian terkait untuk segera berangkat ke lokasi, namun PT Freeport Indonesia meminta agar kehadiran pejabat pemerintah di lokasi ditunda dulu sampai proses evakuasi selesai dilakukan.
Presiden mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Freeport terkait proses evakuasi para korban yang masih terus berlangsung. Ia juga mengapresiasi keputusan Freeport untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama proses evakuasi korban berlangsung.
Sampai saat ini, ujanya, Presiden telah menerima laporan bahwa ada 14 orang pekerja yang tewas dalam insiden longsor tersebut. Sementara itu, 10 orang lainnya berhasil diselamatkan, dengan kondisi lima orang baik dan lima lainnya dalam perawatan intensif.
Sementara itu, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, dengan tergugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PT Freeport Indonesia, terkait insiden longsor ini. Gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan oleh FX Arief Poyuono dan Satya Wijayantara. Para penggugat mendesak Presiden Yudhoyono untuk membatalkan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
“Kita akan laksanakan investigasi secara menyeluruh apa yang menyebabkan… apakah bencana alam? Apakah karena faktor teknologi? Atau ada faktor kelalaian petugas dan sebagainya. Harus ketemu,” ujarnya.
“Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada PT Freeport Indonesia dan jajaran Kementrian ESDM, Kementrian Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi dan pihak terkait lainnya, agar sekali lagi melakukan pengecekan terhadap semua usaha tambang kita. Bukan cuma Freeport tetapi juga Aneka Tambang dan lainnya. Cek sekali lagi apakah masih dalam keadaaan aman kuat dan diduga tidak mengalami permasalahan apapun.”
Presiden Yudhoyono sebelumnya memerintahkan jajaran kementrian terkait untuk segera berangkat ke lokasi, namun PT Freeport Indonesia meminta agar kehadiran pejabat pemerintah di lokasi ditunda dulu sampai proses evakuasi selesai dilakukan.
Presiden mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Freeport terkait proses evakuasi para korban yang masih terus berlangsung. Ia juga mengapresiasi keputusan Freeport untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama proses evakuasi korban berlangsung.
Sampai saat ini, ujanya, Presiden telah menerima laporan bahwa ada 14 orang pekerja yang tewas dalam insiden longsor tersebut. Sementara itu, 10 orang lainnya berhasil diselamatkan, dengan kondisi lima orang baik dan lima lainnya dalam perawatan intensif.
Sementara itu, Serikat Pengacara Rakyat (SPR) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, dengan tergugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PT Freeport Indonesia, terkait insiden longsor ini. Gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan oleh FX Arief Poyuono dan Satya Wijayantara. Para penggugat mendesak Presiden Yudhoyono untuk membatalkan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
