Presiden Sudan Selatan Salva Kiir pada malam Natal (24/12) mengeluarkan dekrit pembubaran 10 negara bagian yang ada dan pembentukan 28 negara bagian baru, langkah yang menurut beberapa pengecam bakal mengancam perjanjian perdamaian yang ditandatangani bulan Agustus lalu untuk mengakhiri perang saudara selama dua tahun di negara itu,.
Pengumuman yang disiarkan tengah malam oleh televisi pemerintah "South Sudan Television" itu mengatakan tujuh dari sepuluh gubernur negara bagian sebelumnya telah ditunjuk kembali bersama 21 gubernur baru untuk mengelola zona administratif baru.
Langkah Kiir membentuk 28 negara bagian itu dilakukan setelah 150 pemberontak datang ke ibukota Juba hari Senin (21/12) untuk memberlakukan perjanjian perdamaian yang ditandatangani Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar. Perjanjian itu mengatur pembagian kekuasaan di 10 negara bagian sebelumnya antara pihak Kiir dan Machar, demikian pula kelompok-kelompok politik lain.
Juru bicara Machar – James Gatdek Dak mengatakan kepada Associated Press, pihak pemberontak masih berkonsultasi untuk menyampaikan tanggapan terhadap pengumuman.
Kepala kelompok oposisi SPLM-Democratic Change Party Lam Akol mengatakan dekrit itu tidak konstitusional karena melanggar perjanjian perdamaian dan karena parlemen yang berhak mengubah batas-batas negara bagian – bukan presiden. Ditambahkannya, negara-negara bagian yang baru membagi Sudan Selatan berdasarkan garis kesukuan dan partai oposisi tidak akan mengakui negara-negara bagian baru.
Perang di Sudan Selatan berkecamuk mulai Desember 2013. Puluhan ribu orang telah tewas dalam pertempuran yang membuat lebih dari dua juta orang mengungsi ke negara lain. [em]
