Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan selama lawatan ke Amerika Serikat, Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya akan berdialog dengan Presiden Barack Obama mengenai peran strategis Indonesia-Amerika dalam percaturan dunia global.
Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat pada 25-30 Oktober 2015, dipastikan tidak mencakup agenda pembahasan terkait soal kontrak karya PT Freeport Indonesia, ujarnya.
“Menteri ESDM tidak jadi berangkat. Jadi tidak ada pembahasan mengenai spekulasi Freeport. Jadi sekali lagi tidak ada. Tidak ada!” tegasnya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Sabtu malam (24/10), ketika mengantar rombongan Presiden.
Pramono mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Obama, Presiden Jokowi hanya akan membahas peran strategis Indonesia – Amerika, termasuk penandatangan nota kesepahaman kerjasama kedua negara di bidang pertahanan keamanan dan perhubungan.
“Kunjungan di timur, yaitu secara resmi Presiden akan bertemu dengan Presiden Obama, juga dengan pimpinan parlemen dan juga para menteri kelompok lobi. Semata-mata saling membahas dengan bagaimana peran Indonesia – Amerika dalam percaturan dunia global. Dan juga persoalan-persoalan yang menyangkut politik, ekonomi kerjasama dan sebagainya. Dan juga penandatanganan memorandum of understanding. Dan juga kerjasama di bidang hankam, perhubungan dan macam-macam," katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, yang menegaskan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat tidak akan membahas masalah Freeport.
Pihak Freeport, menurutnya, sudah bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Merdeka, Jakarta, dan bahwa pembahasan soal kontrak karya Freeport baru akan dibahas sekembalinya Presiden dari Amerika.
“Jadi intinya adalah, substansinya barangkali, saya pikir bukan ini. Di tim Inpres kita akan melakukan pendalaman lagi begitu beliau pulang. Seputar pernyataan dari kepala BKPM akan ada pembicaraan soal investasi sektor energi saya tidak tau. BKPM kan sifatnya mempromosikan," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjamin kepastian perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pasca-2021, lewat ketentuan yang memungkinkan perpanjangan sebelum 2019.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu menegaskan bahwa kontrak karya PT Freeport Indonesia akan diperpanjang setelah 2021 jika perusahaan tambang Amerika itu memenuhi syarat yang diajukan pemerintah.
“Belum ada perpanjangan, yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan mengenai syarat-syaratnya. Kalau syaratnya bisa dipenuhi, tentu bisa diperpanjang," ujarnya.
Menurut Kalla, syarat-syarat yang harus dipenuhi Freeport antara lain pembangunan pabrik pemurnian atau smelter, dan lebih banyak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal.
Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc. James R Moffett yang ditemui di Jakarta sebelumnya berharap pihaknya bisa melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang untuk memajukan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Papua.
Dalam perkembangan lainnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi keberadaan Freeport dan menilai perusahaan tambang itu sudah seenaknya sendiri membuang limbah tambang ke sungai di sekitar area penambangan.
Menurut Rizal, Freeport tahu persis bahwa hukum di Indonesia lemah sehingga terus-terusan melakukan pencemaran lingkungan karena tahu tidak mudah menjerat mereka dengan aturan hukum yang ada. [em]
