Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadapi kecaman paling keras dari sekutu lamanya, Jumat (31/3) atas keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini, yang memperkuat cengkraman presiden sosialis itu pada kekuasaan.
Jaksa Agung yang kuat Luisa Ortega mengecam dua keputusan Mahkamah Agung yang diumumkan Rabu malam, yang boleh dikatakan membubarkan badan legislatif, di mana oposisi memegang mayoritas dan mencabut kekebalan anggota parlemen terhadap tuntutan hukum.
“Ini merupakan keretakan tertib UUD,” kata Ortega dalam pidatonya pada televisi pemerintah. “Saya berkewajiban mengutarakan keprihatinan besar saya kepada negara.”
Maduro dengan keras membela Mahkamah Agung dalam penampilannya hari Jumat pada televisi pemerintah dan bertekad untuk menyelesaikan pertentangan antara jaksa agung dan mahkamah “melalui dialog dan UUD.”
Maduro mengatakan ia meminta Dewan Keamanan Nasional untuk membahasnya dan melakukan penyelesaian yang akan memperkuat UUD Venezuela dan mendatangkan perdamaian dan ketenangan ke Venezuela.”
Dalam pidato yang mendapat sambutan para pendukungnya hari Jumat, ia mengatakan, “Di Venezuela, UUD, hak sipil, hak politik dan hak azasi manusia serta kekuasaan rakyat mempunyai kekuatan penuh.”
Para penentang Maduro dan negara-negara kuat internasional, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Latin, mengecam keputusan Mahkamah Agung Venezuela itu.
Pejabat tertinggi hak azasi PBB mengutarakan keprihatinan serius dan meminta kepada mahkamah agung agar membatalkan keputusannya. [gp]
