Presiden China Xi Jinping mengatakan Beijing harus membangun sistem keamanan siber yang "kokoh" di bawah pengawasan Partai Komunis yang berkuasa. Seruan tersebut merupakan perintah terbaru Xi terkait perlindungan data dan informasi online domestik.
Xi menginstruksikan China agar harus tetap mengelola, mengoperasikan, dan memastikan akses ke internet sesuai dengan undang-undang. Dan instruksi tersebut disampaikan Xi kepada para pejabat yang menghadiri pertemuan terkait keamanan siber di Beijing yang berakhir pada Sabtu (15/7).
"Kita harus mematuhi manajemen internet Partai dan mematuhi (prinsip) membuat internet bekerja untuk rakyat," kata kantor berita milik pemerintah Xinhua mengutip pernyataan Xi.
Pada dekade terakhir, Xi memprioritaskan penjagaan keamanan dengan konsep keamanannya yang mencakup segala hal, mulai dari politik dan ekonomi hingga lingkungan dan dunia maya.
Pada 2015, China mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional dengan cakupan yang lebih luas hingga menyentuh dunia maya. Setahun kemudian, Beijing juga mengeluarkan regulasi tentang persyaratan tinjauan keamanan dan data yang akan disimpan di server China.
Pada 2021, China meluncurkan peraturan seputar apa yang disebut sebagai infrastruktur informasi penting.
Tahun ini, anggota parlemen mengamandemen Undang-Undang Antispionase yang melarang transfer informasi terkait keamanan nasional dan memperluas definisi mata-mata.
Pada April, perusahaan konsultan AS, Bain & Co, mengatakan polisi mendatangi kantornya di Shanghai dan menanyai beberapa anggota staf. The Financial Times, mengutip sejumlah sumber yang diberi pengarahan tentang kunjungan mendadak itu, melaporkan bahwa polisi juga menyita komputer dan telepon.
Tahun lalu, regulator mengatakan kepada penyedia data keuangan terbesar China Wind Information Co untuk berhenti memberikan data tertentu kepada pengguna di luar negeri, sumber mengatakan kepada Reuters pada saat itu. [ah/ft]
Forum