Dalam keterangan pers resmi di Istana Negara, Kamis (19/7) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan, untuk segera bertindak mencegah situasi di Suriah berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.
Presiden Yudhoyono mengatakan tindakan kekerasan bahkan pertempuran harus segera dihentikan. Menurut Presiden, jika mandat yang dimiliki oleh PBB saat ini tidak cukup, maka sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB.
"Perubahan ini pada intinya akan mentransformasi misi utama PBB dari semata memelihara perdamaian menjadi misi untuk menciptakan perdamaian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa menciptakan perdamaian tidak untuk mengubah pemerintahan yang ada, dan tidak harus selalu dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik, atau keberlangsungan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.
“Proses politik yang mencerminkan dan menghormati keinginan dan kehendak rakyat Suriah, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dapat digulirkan segera setelah upaya menciptakan perdamaian telah berhasil dilakukan,” kata Presiden.
Proses politik untuk menentukan masa depan Suriah, lanjutnya, akan bisa diciptakan setelah tidak ada tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad menderita pukulan terbesar dalam gelombang revolusi dari kubu oposisi yang menentangnya, dimana dalam serangan bom yang terjadi Rabu (18/7) pekan ini, ia harus kehilangan para pembantu terdekatnya, yakni tiga pejabat tinggi dalam pemerintahan.
Pengamat Timur Tengah yang juga penasihat pada Pusat Kajian Masyarakat Indonesia untuk Timur Tengah (Indonesian Society for Middle East), Smith al-Hadar, mengatakan, sulit mendesak PBB untuk mengatasi kekerasan di Suriah tanpa adanya intervensi militer.
“Sulit sekali meminta PBB melakukan intervensi di Suriah tanpa melibatkan intervensi militer. Karena tanpa intervensi militer, tidak ada situasi yang bisa berubah. Presiden Bashar akan tetap menggunakan senjata-senjata berat yang dimilikinya untuk menghadapi kaum oposisi,” ujar Smith.
Menurutnya, menerapkan sanksi yang jauh lebih keras dengan meminta Iran menghentikan bantuan militer terhadap Suriah, membujuk Rusia dan Tiongkok agar menyetujui keinginan masyarakat Internasional untuk mengganti rezim yang sedang berkuasa dan juga meminta negara-negara di Liga Arab memberi tekanan lebih besar lagi kepada Suriah dalam bidang ekonomi akan mampu membuat posisi Presiden Bashar al-Asaad melemah sehingga bisa diajak berdialog dengan pihak oposisi.
Presiden Yudhoyono mengatakan tindakan kekerasan bahkan pertempuran harus segera dihentikan. Menurut Presiden, jika mandat yang dimiliki oleh PBB saat ini tidak cukup, maka sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan pasal 7 Piagam PBB.
"Perubahan ini pada intinya akan mentransformasi misi utama PBB dari semata memelihara perdamaian menjadi misi untuk menciptakan perdamaian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa menciptakan perdamaian tidak untuk mengubah pemerintahan yang ada, dan tidak harus selalu dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik, atau keberlangsungan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa.
“Proses politik yang mencerminkan dan menghormati keinginan dan kehendak rakyat Suriah, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dapat digulirkan segera setelah upaya menciptakan perdamaian telah berhasil dilakukan,” kata Presiden.
Proses politik untuk menentukan masa depan Suriah, lanjutnya, akan bisa diciptakan setelah tidak ada tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad menderita pukulan terbesar dalam gelombang revolusi dari kubu oposisi yang menentangnya, dimana dalam serangan bom yang terjadi Rabu (18/7) pekan ini, ia harus kehilangan para pembantu terdekatnya, yakni tiga pejabat tinggi dalam pemerintahan.
Pengamat Timur Tengah yang juga penasihat pada Pusat Kajian Masyarakat Indonesia untuk Timur Tengah (Indonesian Society for Middle East), Smith al-Hadar, mengatakan, sulit mendesak PBB untuk mengatasi kekerasan di Suriah tanpa adanya intervensi militer.
“Sulit sekali meminta PBB melakukan intervensi di Suriah tanpa melibatkan intervensi militer. Karena tanpa intervensi militer, tidak ada situasi yang bisa berubah. Presiden Bashar akan tetap menggunakan senjata-senjata berat yang dimilikinya untuk menghadapi kaum oposisi,” ujar Smith.
Menurutnya, menerapkan sanksi yang jauh lebih keras dengan meminta Iran menghentikan bantuan militer terhadap Suriah, membujuk Rusia dan Tiongkok agar menyetujui keinginan masyarakat Internasional untuk mengganti rezim yang sedang berkuasa dan juga meminta negara-negara di Liga Arab memberi tekanan lebih besar lagi kepada Suriah dalam bidang ekonomi akan mampu membuat posisi Presiden Bashar al-Asaad melemah sehingga bisa diajak berdialog dengan pihak oposisi.
