"Jika saya terpilih sebagai presiden, kita akan mengeringkan rawa di Washington, D.C.," demikian janji Donald Trump pada tahun 2016.
Delapan tahun kemudian, dalam upayanya untuk meraih masa jabatan kedua yang tidak berturut-turut, "mengeringkan rawa" - yang berarti membersihkan pemerintahan dari mereka yang memaksakan kebijakan tetapi tidak bertanggung jawab kepada presiden - masih menjadi slogan utama kampanye Trump. Jika Partai Republik menang pada bulan November, ia akan memiliki pedoman terperinci untuk menempatkan seluruh birokrasi federal di bawah kendali langsungnya.
Buku yang pada dasarnya merupakan panduan tentang cara menyingkirkan aparat administrasi pemerintahan, yang dikecam Trump sebagai "deep state", telah ditulis dengan kerja sama lebih dari 100 organisasi konservatif. Buku panduan setebal 922 halaman, yang dikenal sebagai Proyek 2025, disusun dan diterbitkan oleh Heritage Foundation yang beraliran kanan.
"Proyek 2025 adalah sebuah rencana untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai pengambilalihan otoriter secara menyeluruh atas pemerintahan Amerika," tulis Thomas Zimmer, profesor tamu dari Georgetown University, di blognya, Democracy Americana.
"Kita sedang dalam proses Revolusi Amerika kedua, yang akan tetap tidak berdarah - jika kaum kiri membiarkannya demikian," kata Presiden Heritage Foundation Kevin Roberts dalam penampilannya baru-baru ini di siniar aliran sayap kanan, The War Room, bersama Stephen K. Bannon.
Setelah komentar pedas Roberts, Trump mencoba menjauhkan diri dari Proyek 2025 - dalam sebuah unggahan yang agak kontradiktif di platform media sosialnya Truth Social, dengan menyatakan bahwa meskipun dia "tidak tahu apa-apa" tentang Proyek 2025 dan para penulisnya, "Saya tidak setuju dengan beberapa hal yang mereka katakan."
Namun, banyak dari mereka yang menulis bab-bab Proyek 2025 adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pejabat penting dalam pemerintahan Trump. Beberapa di antaranya dilaporkan membantu upaya pemilihan kembali Trump dari belakang layar.
Beberapa juga muncul dalam video perekrutan "Akademi Pemerintahan Kepresidenan" online untuk Proyek 2025, yang merekrut dan melatih para loyalis.
Rencana tersebut menyerukan untuk memulihkan Jadwal F, yang sempat ada di akhir pemerintahan Trump, sebuah klasifikasi yang membuat posisi di layanan sipil lebih mudah diisi oleh loyalis presiden. Puluhan ribu orang yang ditunjuk kemudian dapat menyebar ke seluruh lembaga pemerintah untuk menerapkan prioritas kelompok sayap kanan, seperti menahan dan mendeportasi imigran tidak berdokumen, membongkar jaring pengaman sosial, menanamkan nilai-nilai dan etika Kristen ke dalam kebijakan pemerintah, menghapus hak-hak LGBTQ+, mengarahkan Departemen Kehakiman untuk mengadili rasisme antikulit putih, dan melarang pornografi.
Terkait hak-hak reproduksi, termasuk aborsi, Proyek 2025 menguraikan pembatasan yang jauh lebih ketat daripada yang diusung oleh Trump atau platform Konvensi Nasional Partai Republik yang akan berlangsung pada minggu depan.
Para pendukung rencana tersebut menggambarkannya sebagai pemulihan "swapemerintahan bagi warga biasa Amerika." Kepala proyek tersebut, Paul Dans, yang tampil di C-SPAN, tidak ragu bahwa kata-kata dan gagasan Trump adalah inspirasinya.
"Dia menjadi presiden selama empat tahun, sehingga banyak ide yang merupakan kelanjutan dari karya aslinya. Jadi, saya rasa banyak yang berasal dari masa jabatan pertama Trump," kata Dans.
VOA meminta wawancara dengan Heritage Foundation untuk berita ini. Lembaga kajian tersebut mengatakan tidak dapat menyediakan waktu untuk mendiskusikan Proyek 2025. Namun, lembaga itu mengirimkan pernyataan melalui email yang menekankan bahwa Proyek 2025 tidak mewakili kandidat manapun, dan jika Trump terpilih kembali, maka terserah kepadanya untuk memutuskan rekomendasi mana yang akan diterapkan.
"Ini adalah dokumen yang sangat sejalan dengan ide Trump dengan nada marah dan sangat terpolarisasi," demikian Ketua Progressive Policy Institute Will Marshall menggambarkan Proyek 2025.
Menurut Marshall, pedoman tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengawasan dan keseimbangan yang telah dijamin oleh para penulis Konstitusi, seperti James Madison dan Thomas Jefferson, melalui pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Madison dan Jefferson pasti akan pusing di pusara mereka melihat betapa besar kekuasaan yang ingin mereka konsentrasikan di tangan presiden berikutnya. Dan jika presiden itu adalah Donald Trump, maka ini adalah semacam mimpi buruk bagi negara ini, mengingat cara dia menyalahgunakan kekuasaan di masa lalu," kata Marshall kepada VOA.
Dokumen yang luas itu sejalan dengan sikap Trump. Dokumen tersebut menyerukan tarif [pajak] yang tinggi untuk barang-barang impor dan mengakhiri "dukungan membabi buta Amerika terhadap organisasi-organisasi internasional."
"Hal itu akan sangat membahayakan kemakmuran kita dan melemahkan kepemimpinan dan pengaruh kita di dunia," kata Marshall.
Kampanye pemilihan kembali Presiden Joe Biden telah menjadikan Proyek 2025 sebagai target utama.
"Para penasihat Trump telah membuat cetak biru setebal 900 halaman - yang disebut 'Proyek 2025' - yang merinci segala sesuatu yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada masa jabatan kedua, termasuk rencana untuk memangkas Jaminan Sosial, mencabut batasan $35 untuk insulin, menghapus Departemen Pendidikan, dan mengakhiri program-program seperti Head Start (yang menyediakan pendidikan dini, kesehatan, dan nutrisi untuk anak-anak prasekolah)," kata Wakil Presiden Kamala Harris dalam sebuah kampanye pada hari Selasa (9/10) di sebuah hotel/kasino di Las Vegas.
Rencana luas itu juga menyerukan pemotongan dana pemerintah untuk energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Biro Investigasi Federal (FBI) akan dirombak dari atas ke bawah, demikian juga dengan Badan Media Global AS, yang mengawasi Voice of America.
VOA, yang konten beritanya independen dari kontrol pemerintah yang lebih tinggi, menurut Proyek 2025 seharusnya diawasi oleh Dewan Keamanan Nasional atau Departemen Luar Negeri. [my/uh]
Forum